SANGATTA — Upaya memperkuat perlindungan terhadap anak menjadi fokus utama dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Kajian Layanan Konseling bagi Pemohon Dispensasi Kawin yang digelar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).
FGD ini menghadirkan unsur aparat kepolisian, pengadilan agama, Kantor Urusan Agama (KUA), akademisi, lembaga perlindungan anak, dan organisasi masyarakat. Seluruh peserta duduk bersama membahas persoalan dispensasi kawin dari sisi sosial, psikologis, dan hukum untuk mencari solusi yang komprehensif.
Kepala DPPPA Kutim, Idham Cholid, menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam melindungi anak dari risiko perkawinan dini. “Kami ingin anak-anak Kutim tumbuh sehat, berpendidikan, dan meraih masa depan cerah. Konseling adalah pintu awal yang harus kita perkuat. Dengan adanya kerja sama lintas sektor, saya yakin layanan yang lebih ramah anak dan solutif bisa terwujud,” katanya.
Kepala Bidang Perlindungan Hak Anak DPPPA Kutim, Rita Winarni, menambahkan, layanan konseling harus menjadi bagian dari proses hukum dispensasi kawin agar tidak ada keputusan yang terburu-buru. “Kami tidak ingin anak-anak terburu-buru masuk ke jenjang perkawinan tanpa kesiapan mental dan sosial,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kutim, Rahma, menekankan pentingnya pendekatan pencegahan melalui edukasi. “Melalui konseling, kita bisa mengedukasi dan melindungi generasi muda sejak dini agar mereka tidak terjebak pada situasi yang merugikan masa depannya,” ungkapnya.
Narasumber dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Kalimantan Timur, Sumardi, juga menegaskan kembali fungsi dispensasi kawin sebagai mekanisme darurat. “Dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun hanya boleh diberikan dalam kasus tertentu yang benar-benar darurat. Prinsip utamanya adalah melindungi anak dari risiko perkawinan dini, bukan melegalkan praktiknya,” tegasnya.
FGD ini menjadi langkah strategis Pemkab Kutim dalam memastikan setiap keputusan dispensasi kawin berpihak pada kepentingan terbaik anak. Dengan kerja sama semua pihak, diharapkan Kutai Timur dapat menekan angka perkawinan dini dan memperkuat sistem perlindungan anak di seluruh wilayahnya.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




