
Sangatta, kaltimnesia.id – Anggota DPRD Kutai Timur, Leny Susilawati Anggraini, menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk mengatasi dua kendala utama yang menghambat masuknya investasi di Kutai Timur, yakni infrastruktur yang belum memadai dan sengketa lahan yang belum terselesaikan.
Menurutnya, meskipun regulasi telah dipermudah, tantangan besar ini tetap menjadi hambatan bagi investor yang ingin menanamkan modal di sektor-sektor strategis seperti perkebunan dan tambang.
Leny mengungkapkan, salah satu keluhan utama investor adalah ketidakpastian hukum terkait status lahan yang akan digunakan untuk investasi. Hal ini, menurutnya, membuat investor ragu untuk berinvestasi jangka panjang di Kutai Timur.
“Penyelesaian sengketa lahan harus menjadi prioritas. Investor membutuhkan kepastian hukum agar mereka dapat mengembangkan usaha tanpa kekhawatiran mengenai status tanah yang mereka kelola,” ujarnya.
Selain itu, Leny juga menekankan bahwa infrastruktur yang terbatas di beberapa wilayah menjadi kendala besar dalam membuka akses menuju lokasi-lokasi potensial bagi investasi. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, akses ke lahan-lahan strategis untuk investasi menjadi sulit dan membatasi potensi daerah.
Untuk itu, Leny meminta pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu sektor swasta, lembaga hukum, dan dinas terkait, untuk menyelesaikan masalah ini.
“Penyelesaian infrastruktur dan sengketa lahan akan membuka peluang besar bagi Kutai Timur untuk menarik lebih banyak investor, yang tentu saja akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah,” ujar politisi NasDem tersebut.
Ia juga menyatakan bahwa DPRD Kutai Timur akan terus mengawasi pelaksanaan peraturan daerah (perda) yang telah disahkan terkait kemudahan investasi. Ia menegaskan, implementasi perda yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Ingin memastikan bahwa perda ini tidak hanya menjadi aturan di atas kertas. Kami ingin melihat hasil nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan para pelaku usaha,” tambahnya. (adv/kalnes01)




