
Sangatta, Kaltimnesia.id – Akses permodalan menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kutai Timur, yang kerap kesulitan mendapatkan dukungan finansial untuk mengembangkan usaha mereka.
Sekretaris Komisi B DPRD Kutai Timur, Leny Susilawati Anggraini, menilai bahwa pemerintah daerah perlu menciptakan kebijakan yang mempermudah UMKM dalam mengakses modal.
Maka dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan UMKM bisa tumbuh dan menjadi lebih kompetitif, serta berkontribusi lebih besar pada perekonomian daerah.
“Kami di DPRD Kutim sangat mendukung upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan akses pinjaman atau bantuan modal kepada pelaku UMKM. Hal ini sangat penting agar mereka bisa mengembangkan usaha mereka dengan lebih baik dan dapat bersaing di pasar yang lebih luas,” ujarnya ditemui awak media.
Legislator NasDem ini juga mengungkapkan bahwa selain dukungan modal, pendampingan yang berkelanjutan sangat penting bagi pelaku UMKM. Dengan adanya pendampingan dan evaluasi yang tepat, diharapkan mereka bisa lebih mengelola usaha dengan baik dan memaksimalkan potensi yang ada.
Menurut Leny, pertumbuhan UMKM yang pesat akan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan memperkuat daya saing daerah secara keseluruhan.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah Kutai Timur terus berinovasi dalam menciptakan program-program yang dapat mendukung UMKM, agar usaha kecil dapat berkembang secara berkelanjutan.
“Dengan dukungan yang tepat, kami yakin UMKM di Kutai Timur bisa terus berkembang, mandiri, dan berdaya saing di pasar yang lebih besar,” pungkasnya.
Sekadar informasi, berdasarkan data dari Satu Data Kalimantan Timur, jumlah UMKM di Kutai Timur terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada 2021, terdapat 334.483 unit usaha mikro, yang meningkat menjadi 341.157 unit pada 2022, dan 429.939 unit pada 2023. Selain itu, jumlah usaha kecil juga naik dari 9.459 unit pada 2021 menjadi 28.073 unit pada 2023, sementara usaha menengah mengalami lonjakan dari 598 unit pada 2021 menjadi 2.135 unit pada 2023. (adv/kalnes01)




