KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mengarahkan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada pembangunan ekosistem usaha yang lebih lengkap, bukan sekadar memperbanyak ruang berjualan.
Pendekatan tersebut diperlukan karena tantangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan pemasaran. Pelaku usaha juga membutuhkan dukungan dalam legalitas, peningkatan kualitas produk, kapasitas pengelolaan, pembiayaan, ruang usaha hingga akses terhadap konsumen.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, koperasi dan UMKM merupakan salah satu kekuatan ekonomi rakyat yang memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah dan membuka kesempatan masyarakat untuk berkembang.
“Pemberdayaan UMKM perlu diarahkan pada pembangunan ekosistem usaha yang terpadu, mulai dari legalitas, peningkatan kualitas produk dan kapasitas pelaku usaha, akses pembiayaan, penyediaan ruang usaha, hingga perluasan akses pasar,” kata Aulia, Selasa (6/10/2026).
Menurutnya, pendekatan ekosistem penting agar dukungan pemerintah tidak berhenti pada satu sisi. Penyediaan tempat usaha, misalnya, perlu diikuti dengan akses pemasaran dan peningkatan kapasitas agar pelaku usaha dapat mempertahankan bisnisnya dalam jangka panjang.
Dalam penguatan akses pasar, KukarGO diarahkan sebagai etalase digital yang mempertemukan produk lokal dengan calon konsumen. Sementara Arbizz Space disiapkan sebagai ruang fisik bagi aktivitas usaha, promosi, interaksi dan pengembangan jejaring UMKM.
Aulia mengatakan, kedua fasilitas tersebut dapat saling melengkapi. Aktivitas usaha yang berlangsung secara langsung di ruang fisik dapat diperkuat melalui jangkauan pemasaran digital.
“Arbizz Space sebagai ruang fisik dan KukarGO sebagai etalase digital harus saling memperkuat dalam memperluas pemasaran produk lokal Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa digitalisasi bukan tujuan akhir dari pengembangan UMKM. Teknologi harus memberikan dampak nyata terhadap ketertiban usaha, produktivitas, pengenalan produk, perluasan pasar dan peningkatan pendapatan.
Karena itu, penguatan UMKM membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri, tetapi perlu melibatkan koperasi, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, komunitas, media dan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, Pemkab Kukar menargetkan UMKM tidak hanya bertambah dari sisi jumlah, tetapi juga memiliki usaha yang lebih tertata, pasar yang lebih luas dan kemampuan untuk tumbuh secara berkelanjutan.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memperkuat koperasi dan UMKM serta membangun ekosistem ekonomi lokal yang tangguh,” tutup Aulia.(Adv)




