KUTAI KARTANEGARA – Upaya meningkatkan ketepatan sasaran program sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak hanya dilakukan melalui penyaluran bantuan, tetapi juga dimulai dari pembenahan administrasi dan data kependudukan.
Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, Muhammad Japar, mengatakan validitas data menjadi salah satu tantangan yang harus terus dijawab dalam pelaksanaan Perlindungan Sosial.
“Pelayanan sosial itu membutuhkan data yang terus diperbarui dan dapat diverifikasi. Jangan sampai program sudah disiapkan, tetapi kemudian terkendala karena persoalan identitas atau administrasi penerima manfaat,” ujar Japar, Selasa (6/10/2026).
Menurutnya, digitalisasi kependudukan memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan proses verifikasi secara lebih terintegrasi. Salah satu langkah yang kini didorong di lingkungan Dinsos Kukar adalah pengaktifan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi seluruh pegawai.
Kegiatan yang dilaksanakan 5 Oktober 2026 tersebut mendapat pendampingan langsung dari Disdukcapil Kukar. Pegawai diberikan pemahaman mengenai proses pendaftaran, verifikasi hingga penggunaan akun IKD pada perangkat seluler.
Japar menyebut pengaktifan IKD bagi pegawai juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang lebih akrab dengan sistem digital.
“Ini bukan hanya soal setiap pegawai mempunyai IKD. Lebih jauh, kita ingin membangun pemahaman bahwa administrasi kependudukan sekarang sudah bergerak menuju sistem digital dan Dinsos harus siap mengikuti perubahan itu,” katanya.
Ia menilai kesiapan internal aparatur penting karena Dinsos mengelola berbagai layanan yang berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat. Data kependudukan menjadi salah satu referensi dalam mengidentifikasi serta memberikan pelayanan kepada warga.
Dengan sistem yang semakin terintegrasi, proses pencocokan dan verifikasi informasi diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif. Hal tersebut sekaligus dapat membantu mengurangi potensi persoalan administratif dalam pelayanan sosial.
“Semakin baik tata kelola datanya, semakin mudah pemerintah memastikan pelayanan diberikan kepada orang yang tepat,” jelasnya.
Penguatan administrasi digital tersebut menjadi bagian dari komitmen Dinsos Kukar untuk membangun pelayanan Perlindungan Sosial yang lebih tertib, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Digitalisasi ini kita dorong bukan sekadar karena mengikuti perkembangan teknologi, tetapi karena ada kebutuhan pelayanan di lapangan,” tutup Japar. (Adv)




