KUTAI KARTANEGARA – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berpeluang dikembangkan tidak hanya sebagai wadah kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi salah satu sarana yang mendekatkan kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Salah satu gagasan yang mulai dibicarakan adalah keterlibatan koperasi dalam memfasilitasi kebutuhan kelompok masyarakat prasejahtera.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyampaikan terdapat pembahasan mengenai kemungkinan koperasi membantu kelompok masyarakat yang masuk kategori Desil 1 hingga 4. Meski demikian, gagasan tersebut belum ditetapkan sebagai fungsi resmi KDKMP.
“Memang ada pembicaraan agar koperasi nantinya bisa ikut membantu memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang berada pada kelompok paling bawah, termasuk Desil 1 sampai 4. Tetapi, sejauh ini masih sebatas wacana yang berkembang,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Ia menilai keberadaan koperasi memiliki peluang untuk memberikan manfaat lebih luas karena dibentuk di lingkungan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dengan pengembangan kegiatan usaha yang tepat, koperasi diharapkan dapat menjadi salah satu pintu akses bagi warga dalam memenuhi berbagai kebutuhan.
Namun, Arianto menegaskan pengembangan KDKMP tetap perlu berpijak pada tujuan utamanya, yakni memperkuat perekonomian masyarakat. Koperasi harus memiliki kegiatan usaha yang jelas agar keberadaannya tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan semata.
“Fokus dasarnya tetap bagaimana koperasi mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Adapun gagasan untuk membantu kelompok prasejahtera masih perlu pembahasan lebih lanjut sebelum bisa dipastikan pelaksanaannya,” terangnya.
Dalam pengembangannya, koperasi dapat menjalankan berbagai jenis usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. Beberapa peluang yang disebutkan antara lain penyediaan sembako, layanan kesehatan, serta penjualan pupuk untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan kegiatan produktif.
Menurutnya, keberagaman bidang usaha tersebut memungkinkan koperasi mengambil peran sesuai kondisi lingkungan masing-masing. Desa dengan karakteristik dan kebutuhan tertentu dapat menentukan layanan yang paling relevan bagi warganya.
“Tidak semua wilayah memiliki kebutuhan yang sama. Karena itu, pengelola koperasi perlu memahami kondisi masyarakatnya agar usaha yang dijalankan tidak sekadar ada, tetapi memang memiliki manfaat,” katanya.
Arianto juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam membangun keberlanjutan koperasi. Warga diharapkan memiliki ruang untuk terlibat sebagai anggota, sekaligus ikut mendorong pengelolaan usaha agar sesuai dengan kebutuhan lingkungan sekitar.
Ia berharap KDKMP dapat berkembang menjadi lembaga yang memiliki fungsi ekonomi nyata sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, setiap rencana perluasan peran koperasi, termasuk dalam memfasilitasi kelompok prasejahtera, tetap harus mengikuti pembahasan dan ketentuan yang berlaku.
“Harapan kami, koperasi ini nantinya tidak hanya tercatat sebagai lembaga yang sudah dibentuk. Harus ada kegiatan yang berjalan, masyarakat ikut terlibat, dan manfaatnya bisa dirasakan secara nyata,” tutup Arianto. (Adv)




