KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membidik pendapatan asli daerah (PAD) melampaui Rp800 miliar pada 2027. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menelusuri potensi penerimaan pajak dari aktivitas perusahaan pertambangan, termasuk memastikan kewajiban perpajakan dibayarkan sesuai wilayah operasional.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan, langkah itu telah diperkuat melalui pemeriksaan administrasi dan lapangan terhadap 215 perusahaan sektor pertambangan, beserta kontraktor dan subkontraktornya yang sebelumnya telah digelar.
“Pemeriksaan ini menjadi bagian dari kerja Tim Terpadu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mencocokkan data perpajakan dengan aktivitas usaha yang sebenarnya,” ungkap Aulia, Selasa (17/11/2026)
Aulia menyebut, masih terdapat peluang penerimaan daerah yang perlu dioptimalkan, terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah kendaraan operasional perusahaan yang beraktivitas di Kukar, tetapi pembayaran pajaknya justru tercatat di daerah lain.
“Harapan kita pembayaran PBBKB-nya itu ada di Kukar,” tegas Aulia.
Ia menilai, pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) semestinya memperhatikan lokasi kendaraan menjalankan aktivitas operasional. Sebab, penggunaan bahan bakar berlangsung ketika kendaraan bekerja di suatu wilayah, bukan berdasarkan tempat kendaraan terdaftar atau nomor polisinya diterbitkan.
“Bukan mengikuti tempat nomor kendaraan tersebut berada. Karena kendaraan ini kan menggunakan bahan bakar ketika dia beroperasional, bukan pada saat dia diam,” lanjutnya.
Selain PBBKB, pemeriksaan juga diarahkan pada kepatuhan pembayaran pajak kendaraan operasional dan alat berat milik perusahaan. Ketiga potensi penerimaan tersebut dinilai perlu ditelusuri agar aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah Kukar turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Untuk mendukung pemeriksaan, sebanyak 40 personel diterjunkan, masing-masing 20 petugas dari tingkat provinsi dan 20 lainnya dari kabupaten/kota. Mereka dijadwalkan melakukan pemeriksaan pada 16–21 November 2026 dengan menyasar sejumlah fasilitas perusahaan, mulai dari bengkel alat berat, lokasi penumpukan batu bara atau stockpile, pit tambang, hingga tempat penyimpanan bahan bakar.
Kegiatan itu turut melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim dan Kukar, instansi perpajakan, serta sejumlah perangkat daerah terkait. Keterlibatan lintas instansi diperlukan untuk memastikan data administrasi perusahaan sesuai dengan kondisi dan aktivitas operasional di lapangan.
Aulia menegaskan, pemeriksaan itu bukan dimaksudkan untuk menambah beban perusahaan yang telah memenuhi kewajiban. Sebaliknya, langkah ini ditujukan untuk membenahi pendataan, memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan, sekaligus mencegah potensi kebocoran penerimaan daerah.
“Kita ingin optimalisasi penerimaan dari sektor usaha agar tidak bocor, dan pada akhirnya memperkuat kapasitas fiskal Pemkab Kukar,” terang Aulia.
Ia berharap, dengan pendapatan daerah yang lebih maksimal, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Melalui pemeriksaan terpadu ini, target PAD melampaui Rp800 miliar pada 2027 diharapkan dapat terealisasi,” tutup Aulia. (Adv)




