KUTAI KARTANEGARA – Pendopo Odah Etam di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) direncanakan menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan pernikahan masyarakat secara gratis. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar bahkan menyiapkan skema penggunaan secara berkala dengan hari Minggu sebagai waktu pelaksanaannya.
Rencana tersebut disiapkan agar masyarakat memiliki kesempatan memanfaatkan fasilitas milik pemerintah daerah untuk menggelar akad nikah hingga resepsi sederhana. Dengan sistem penjadwalan, penggunaan pendopo diharapkan dapat berlangsung tertib tanpa mengganggu agenda pemerintahan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pengaturan jadwal menjadi bagian penting agar fasilitas tersebut bisa diakses masyarakat secara bergantian. Pemerintah tidak ingin penyediaan tempat gratis hanya menjadi wacana tanpa mekanisme pelayanan yang jelas.
“Kami ingin pendopo ini benar-benar bisa dimanfaatkan warga. Karena itu, perlu ada pengaturan waktu supaya setiap pasangan yang membutuhkan bisa mendapatkan kesempatan,” ungkap Aulia setelah menghadiri kegiatan Ta’aruf Jemput Jodoh Halal di Pendopo Odah Etam, Selasa (17/11/2026).
Ia menyebut hari Minggu menjadi waktu yang direncanakan untuk pelaksanaan pernikahan di lokasi tersebut. Pemilihan waktu itu nantinya menjadi dasar penyusunan jadwal yang akan dikoordinasikan bersama pihak terkait.
“Rencananya kita buat kegiatan pernikahan secara rutin pada hari Minggu. Jadi, masyarakat yang ingin menggunakan pendopo bisa menyesuaikan dengan jadwal yang telah disiapkan,” jelasnya.
Untuk merealisasikan rencana itu, Aulia meminta jajaran protokol pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Tenggarong. Pembahasan diperlukan untuk menentukan tata cara pengajuan penggunaan tempat, pembagian jadwal, serta teknis pelaksanaan kegiatan.
“Bagian protokol harus segera berkomunikasi dengan KUA Tenggarong. Kita perlu menyusun mekanismenya sejak awal agar masyarakat tidak kebingungan ketika ingin mendaftarkan penggunaan pendopo,” tegasnya.
Tidak hanya tempat, Pemkab Kukar juga membuka peluang pemanfaatan fasilitas pendukung yang tersedia, termasuk kendaraan untuk membantu kebutuhan pengantin. Seluruh pemanfaatan tersebut akan menyesuaikan dengan ketersediaan aset dan pengaturan pemerintah daerah.
Aulia berharap kemudahan tersebut dapat mengurangi beban pasangan yang hendak menikah. Menurutnya, pemerintah perlu hadir memberikan solusi agar persoalan biaya tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk membangun keluarga.
“Kalau pemerintah bisa membantu menyediakan tempat dan fasilitas yang tersedia, tentu akan sangat berarti bagi warga. Kami ingin masyarakat bisa melangsungkan pernikahan dengan lebih mudah dan tidak terbebani pengeluaran yang sebenarnya bisa diringankan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Aulia juga mengapresiasi inisiatif KUA Tenggarong melalui program Ta’aruf Jemput Jodoh Halal. Ia menilai kegiatan tersebut memberikan alternatif bagi masyarakat untuk menjalani proses perkenalan calon pasangan dengan tetap memperhatikan tuntunan agama. (Adv)




