KUTAI KARTANEGARA – Penempatan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menunggu kesiapan operasional gerai. Meski sekitar 100 gerai telah rampung secara fisik, kelengkapan sarana dan prasarana di dalamnya masih menjadi tahapan yang harus diselesaikan sebelum koperasi mulai menjalankan operasional gerai.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DiskopUKM) Kukar, Muhammad Reza, mengatakan perekrutan manajer KDKMP tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah. Proses tersebut ditangani langsung pemerintah pusat agar pengelola koperasi memiliki standar kompetensi dan pemahaman manajemen yang seragam di seluruh Indonesia.
“Perekrutan manajer ini memang melalui pemerintah pusat. Kemudian dilatih, baru nanti ditempatkan. Sepengetahuan kami, untuk di Kukar memang belum ada penempatan,” ujarnya, ungkapnya, Rabu (11/11/2026)
Menurut Reza, keberadaan manajer menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan gerai berjalan sesuai sistem yang telah ditetapkan. Karena itu, pemerintah pusat terlebih dahulu menyiapkan proses seleksi dan pembekalan sebelum para manajer ditempatkan di masing-masing koperasi.
Ia menjelaskan, manajer KDKMP nantinya diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai tata kelola, sistem kerja, hingga mekanisme pengembangan usaha. Penyeragaman tersebut diperlukan agar pengelolaan koperasi tidak berjalan dengan standar berbeda-beda di setiap daerah.
Di Kukar sendiri, pembangunan gerai KDKMP masih berlangsung secara bertahap. Dari total 237 koperasi yang telah terbentuk di 193 desa dan 44 kelurahan, sekitar 100 gerai disebut telah mencapai penyelesaian fisik 100 persen. Namun, penyelesaian bangunan belum otomatis membuat gerai dapat langsung beroperasi.
Reza menyebut, gerai yang sudah rampung masih membutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana, mulai dari etalase hingga fasilitas pendukung kegiatan usaha. Selain itu, pemerintah pusat juga menyiapkan dukungan transportasi untuk menunjang distribusi barang dan kebutuhan logistik koperasi.
“Kalau gerainya sudah jadi, kemudian sarana dan prasarananya sudah terpenuhi, kita melakukan verifikasi dan validasi. Pada saat sudah siap menjalankan, maka di situ nanti manajer akan ditempatkan,” jelasnya.
Sebelum memasuki tahap operasionalisasi, pemerintah daerah juga masih menunggu terbitnya Instruksi Presiden yang secara khusus mengatur tahapan operasionalisasi gerai KDKMP. Regulasi tersebut nantinya menjadi pedoman mengenai langkah-langkah yang harus dipenuhi pengurus koperasi maupun pemerintah daerah.
Menurutnya, tahapan tersebut penting agar operasionalisasi tidak hanya berorientasi pada kesiapan bangunan, tetapi juga memastikan seluruh perangkat pengelolaan telah tersedia. Dengan demikian, keberadaan manajer nantinya dapat langsung mendukung aktivitas usaha koperasi.
Reza menegaskan, penempatan manajer menjadi salah satu kebutuhan penting dalam pengembangan KDKMP. Terlebih, koperasi ini memiliki cakupan pengelolaan usaha yang membutuhkan kemampuan manajerial, termasuk pengembangan potensi lokal dan keterlibatan dalam rantai pasok kebutuhan masyarakat.
“Kita sangat memerlukan manajer karena berkaitan dengan pemahaman, ilmu, dan sistem manajemen di gerai KDKMP. Harapannya, pengelolaannya memiliki pemahaman yang seragam di seluruh Indonesia sehingga koperasi bisa berjalan secara optimal,” pungkasnya. (Adv)




