Kamis, November 19, 2026
19.8 C
East Kalimantan
spot_img

Dana Desa Kukar Turun Drastis, Pemerintah Desa Diminta Selektif Menentukan Prioritas Pembangunan

KUTAI KARTANEGARA – Penyusutan Dana Desa pada 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Penurunan penerimaan yang diperkirakan mencapai 60 persen membuat desa harus menyesuaikan kembali perencanaan pembangunan, terutama dalam menentukan kegiatan yang tetap bisa dilaksanakan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengungkapkan perubahan alokasi tersebut cukup terasa jika dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya. Sejumlah desa yang sebelumnya memperoleh anggaran mendekati Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar, kini hanya mendapatkan sekitar Rp300 juta sampai Rp500 juta.

“Perubahan anggarannya memang cukup besar. Desa yang sebelumnya bisa menerima Rp900 juta bahkan Rp1,5 miliar, sekarang ada yang hanya memperoleh Rp300 juta hingga Rp500 juta,” ungkapnya, Rabu (11/11/2026).

Menurut Arianto, kondisi itu mengharuskan pemerintah desa lebih selektif dalam menyusun kegiatan. Sebab, kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan, sementara kemampuan pembiayaan dari Dana Desa mengalami penyusutan.

“Dengan anggaran yang lebih terbatas, pemerintah desa tentu harus melihat kembali mana kegiatan yang paling mendesak. Tidak semua program bisa dilaksanakan dengan skala yang sama seperti tahun sebelumnya,” jelasnya.

Ia menilai penyusunan prioritas menjadi penting agar keterbatasan anggaran tidak mengganggu kebutuhan utama masyarakat. Pemerintah desa perlu mempertimbangkan manfaat setiap kegiatan sebelum menetapkannya dalam perencanaan pembangunan.

Di tengah perubahan tersebut, muncul pula pembicaraan mengenai kemungkinan keterkaitan penurunan Dana Desa dengan pembiayaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Namun, Arianto menyatakan belum ada penjelasan tertulis yang diterima DPMD Kukar mengenai hubungan langsung antara kedua kebijakan tersebut.

“Informasi mengenai kemungkinan kaitannya dengan program koperasi memang sudah terdengar. Tetapi, sampai sekarang kami belum mendapatkan dokumen resmi yang memastikan bahwa pengurangan Dana Desa memang diperuntukkan bagi pembiayaan Kopdes,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah desa membutuhkan kepastian mengenai kebijakan pendanaan agar dapat menyusun perencanaan secara lebih terukur. Menurutnya, setiap perubahan alokasi anggaran harus dipahami berdasarkan aturan dan mekanisme yang berlaku, bukan hanya berdasarkan informasi yang berkembang.

“Jangan sampai muncul kesimpulan bahwa seluruh pengurangan anggaran desa otomatis dialihkan untuk koperasi. Persoalan itu perlu dijelaskan melalui ketentuan resmi supaya tidak menimbulkan pemahaman yang keliru,” tegasnya.

Arianto berharap pemerintah desa tetap memiliki ruang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing meskipun terjadi penyesuaian anggaran. Dengan kejelasan kebijakan pendanaan, desa diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pelayanan publik sekaligus menjalankan program pemberdayaan masyarakat. (Adv)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru