
SANGATTA, Kaltimnesia.id – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus menaruh perhatian serius terhadap isu lingkungan yang kembali mencuat, khususnya terkait reklamasi pascatambang dan status Proper Merah beberapa perusahaan tambang di wilayah tersebut. Langkah konkret pun tengah dilakukan oleh Komisi C dengan menjalin koordinasi bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim guna mendapatkan penjelasan dan data yang akurat.
Anggota DPRD Kutim dari Fraksi Demokrat yang juga merupakan anggota Komisi C, Pandi Widiarto, mengatakan pihaknya saat ini tengah menunggu hasil klarifikasi dari DLH mengenai berbagai pemberitaan dan keluhan masyarakat seputar kegiatan tambang yang diduga belum memenuhi kewajiban reklamasi.
“Sekarang kami lagi berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk bagaimana mendengarkan apa yang sedang dirasakan, maksudnya diberitakan saat ini terkait jam track, terkait Proper Merah itu, ya kita masih nunggu penjelasan dari DLH seperti apa,” ujar Pandi Widiarto di Gedung DPRD Kutim, Senin (14/10/2025).
Menurutnya, Komisi C tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa dasar yang kuat. Oleh karena itu, pihaknya menilai penting adanya penjelasan resmi dari DLH sebagai lembaga teknis yang berwenang dalam pengawasan dan penilaian lingkungan. Hasil koordinasi ini nantinya akan menjadi pijakan bagi DPRD untuk menentukan langkah lanjutan.
“Kalau memang sangat dimungkinkan, kami mau berkoordinasi ke kementerian tentunya. Itu yang langkah konkret dari Komisi C yang akan dilakukan,” lanjutnya.
a menjelaskan, koordinasi dengan kementerian menjadi opsi penting karena sebagian besar kebijakan reklamasi dan evaluasi Proper berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Dengan demikian, upaya pengawasan dari daerah akan lebih efektif apabila ada sinkronisasi kebijakan antara daerah dan pusat.
Lebih lanjut, Pandi menegaskan bahwa isu reklamasi tambang tidak bisa dianggap sepele, karena menyangkut keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Ia menilai bahwa setiap perusahaan tambang yang beroperasi di Kutim harus memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemulihan lahan pascaoperasi tambang agar tidak menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang.
Pandi juga berharap DLH Kutim dapat segera mempublikasikan hasil evaluasi dan status terbaru perusahaan tambang terkait Proper Merah agar publik memperoleh informasi yang jelas dan transparan. “Kita ingin memastikan bahwa Kutai Timur tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tapi juga lestari secara lingkungan,” tutupnya. (ADV)




