
Kutai Timur, Kaltimnesia.id – Anggota DPRD Kutai Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4, H. Bahcok Riandi, menyoroti kendala regulasi yang menghambat pembangunan posko Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DAMKAR) di sejumlah kecamatan. Menurutnya, persoalan administrasi aset daerah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan beberapa pos belum bisa dibangun hingga saat ini.
“Ada beberapa posko yang belum terbangun karena masih terhalang masalah regulasi pembangunan daerah. Karena aset daerah ini harus jelas regulasinya, harus ada surat hibah dari kecamatan,” katanya.
Ia menambahkan, pihak DAMKAR telah menyampaikan bahwa mereka hingga kini belum memperoleh dokumen hibah tersebut dari beberapa kecamatan. Kondisi itu dinilai menjadi hambatan dalam proses perencanaan pembangunan yang seharusnya dapat segera direalisasikan.
“Pihak DAMKAR menyampaikan mereka belum mendapatkan itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bahcok menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh pembangunan fasilitas penunjang layanan kebakaran, asalkan semua prosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kalau dari DPRD itu ya jelas jika ingin membangun pos jaga itu harus ada surat hibahnya sebagai syarat utamanya. Maka dari itu kami meminta kepada BAPPEDA untuk bekerja sama dengan pihak kecamatan agar supaya bisa ada percepatan pembangunan posko di kecamatan-kecamatan,” jelasnya.
Ia berharap sinergi antarinstansi ini dapat mempercepat pemenuhan infrastruktur penanganan kebakaran di seluruh wilayah Kutai Timur.
“Ya kita minta surat hibah sebagai salah syarat untuk aset pembangunan ini bisa segera keluar. Kami dari DPRD siap untuk mengalokasikan anggarannya”, tutup Bahcok dengan tegas. (ADV)




