
Sangatta – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Timur tengah mematangkan rencana pembentukan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan alternatif yang dihadirkan khusus untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Program ini menjadi terobosan baru pemerintah daerah dalam memastikan tidak ada anak yang kehilangan akses pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi.
Sekretaris Disdikbud Kutai Timur, Irma Yuwinda, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi yang menyasar kelompok rentan, termasuk anak pekerja informal, buruh harian, dan keluarga yang terdampak kondisi sosial ekonomi. Menurutnya, pendidikan harus tetap dapat dinikmati semua anak, tanpa hambatan biaya maupun jarak.
“Banyak anak yang sebenarnya ingin tetap sekolah, tetapi kondisi keluarga membuat mereka kesulitan. Melalui kolaborasi dengan Dinsos, kami ingin memastikan tidak ada lagi anak Kutim yang terpaksa putus sekolah,” ujar Irma dalam wawancara khusus.
Konsep Sekolah Rakyat ini mengedepankan fleksibilitas. Selain menyediakan kelas belajar dengan kurikulum dasar, pemerintah juga menyiapkan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual, ramah anak, serta menyesuaikan kebutuhan sosial ekonomi peserta didik. Sebagian proses belajar akan melibatkan relawan pendidikan, komunitas, hingga tenaga pendamping dari Dinsos.
Irma menegaskan bahwa kolaborasi lintas OPD menjadi kunci, mengingat program ini tidak hanya menyentuh aspek pendidikan, tetapi juga perlindungan sosial. Dinsos akan berperan dalam pendataan keluarga tidak mampu, asesmen kondisi anak, hingga pendampingan kesejahteraan. Sementara Disdikbud memastikan penyusunan kurikulum, tenaga pengajar, fasilitas belajar, dan standar pelaksanaan pendidikan.
“Ini bukan hanya soal membuka kelas, tetapi menghadirkan ruang aman, nyaman, dan layak bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan dari layanan pendidikan formal. Semangatnya adalah memastikan pendidikan inklusif benar-benar hidup di Kutai Timur,” tegasnya.
Saat ini, kedua dinas tengah menyusun model kelembagaan, skema pembiayaan, serta lokasi pilot project Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun mendatang. Pemerintah berharap program ini dapat menjadi jawaban atas kesenjangan pendidikan, sekaligus menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam pemenuhan hak belajar setiap anak.
Dengan langkah terstruktur dan kolaboratif ini, Kutai Timur menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan yang merata dan tidak meninggalkan satu pun anak—tak peduli latar belakang maupun kondisi keluarganya.(ADV)




