
Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus memperkuat komitmen dalam meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa. Melalui dukungan anggaran daerah, pemerintah memastikan pemenuhan sejumlah kebutuhan dasar siswa, mulai dari pengadaan seragam sekolah hingga buku pelajaran yang menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) pendidikan.
Sekretaris Disdikbud Kutim, Irma Yuwinda, menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan siswa tidak lagi bersifat opsional, melainkan program wajib yang diprioritaskan untuk pemerataan layanan pendidikan di seluruh jenjang. “Seragam yang sudah diberikan melalui anggaran daerah tidak boleh lagi diwajibkan untuk dibeli oleh orang tua. Jika mereka sudah menerima manfaatnya, maka tidak diperbolehkan membeli seragam tambahan kecuali atribut kecil seperti emblem sekolah,” jelas Irma.
Menurutnya, pengadaan seragam juga telah disesuaikan dengan ukuran masing-masing siswa berdasarkan pendataan satuan pendidikan. Hal ini memastikan bantuan diterima secara merata dan tepat sasaran, termasuk untuk sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. “Semuanya mendapatkan. Tahun ini juga sekolah-sekolah di bawah Kemenag masuk dalam program seragam,” ujarnya.
Tidak hanya seragam, pemerintah juga telah memastikan pemenuhan buku pelajaran untuk seluruh jenjang sesuai kurikulum terbaru yang menekankan pembelajaran literasi, numerasi, hingga coding dan deep learning. Irma menyampaikan bahwa kebutuhan buku sudah terpenuhi untuk seluruh fase pembelajaran, mulai dari kelas 1 SD hingga jenjang menengah. “Buku pelajaran kita penuhi satuan pendidikan, termasuk materi e-learning dan coding yang menjadi fokus nasional,” katanya.
Upaya meringankan beban orang tua semakin diperkuat dengan penataan proporsi anggaran daerah. Meski terjadi penyesuaian akibat kebijakan fiskal, Irma menegaskan bahwa bidang-bidang yang termasuk dalam SPM pendidikan tetap wajib dipenuhi. Di antaranya sarana literasi, layanan inklusif, hingga kebutuhan dasar peserta didik.
Disdikbud Kutim berharap kebijakan ini dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi orang tua untuk fokus pada pendampingan belajar anak, tanpa terbebani biaya tambahan. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan pendidikan yang inklusif, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Kutai Timur.(ADV)




