Rabu, November 18, 2026
20.2 C
East Kalimantan
spot_img

Kepala Desa Mugi Rahayu Soroti Persoalan Lahan HPH, Minta Pemerintah Lindungi Masyarakat

KUTAI TIMUR — Persoalan penguasaan dan pengelolaan lahan di Desa Mugi Rahayu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, kembali menjadi perhatian. Pemerintah Desa Mugi Rahayu meminta pemerintah daerah segera melakukan verifikasi terhadap status hukum lahan dan perizinan yang berkaitan dengan kawasan tersebut.

Permintaan itu disampaikan Kepala Desa Mugi Rahayu, Isma Joni, melalui surat pengaduan dan permohonan penyelesaian permasalahan lahan HPH serta perlindungan masyarakat yang ditujukan kepada Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur pada 19 Agustus 2026. Surat tersebut juga ditandatangani Ketua BPD Mugi Rahayu, Widodo Iskandar.

Dalam surat tersebut, Usma Joni menyampaikan bahwa terdapat lahan yang menurut informasi dan pemahaman masyarakat sebelumnya berada dalam status Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Namun, dalam waktu yang cukup lama, masyarakat tidak melihat adanya kegiatan pengusahaan atau pemanfaatan secara aktif sebagaimana mestinya.

“Sejak sekitar tahun 2007 sampai dengan sekarang, sebagian lahan tersebut telah dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sumber penghasilan keluarga,” demikian keterangan Kepala Desa Mugi Rahayu dalam surat pengaduannya.

Menurutnya, masyarakat telah mengelola lahan tersebut selama bertahun-tahun, termasuk untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Pengelolaan itu dilakukan dengan harapan dapat mempertahankan kehidupan sekaligus menopang perekonomian keluarga.

Masyarakat Resah dengan Informasi Perizinan Baru

Keresahan masyarakat, menurut pemerintah desa, semakin muncul setelah pada 2026 masyarakat memperoleh informasi mengenai adanya izin/HPH atau perizinan baru yang berkaitan dengan lahan tersebut.

Pemerintah desa menyebut masyarakat belum memperoleh penjelasan yang jelas mengenai dasar dan proses penerbitan izin, termasuk mengenai batas, luas serta status hukum lahan.

“Kondisi tersebut menimbulkan keresahan karena masyarakat belum memperoleh penjelasan yang jelas mengenai dasar, proses, batas, luas, dan status hukum lahan maupun izin baru tersebut,” tulisnya dalam surat tersebut.

Selain persoalan perizinan, pemerintah desa juga menyoroti kegiatan pengamanan di sekitar lokasi. Berdasarkan informasi yang diterima masyarakat, kegiatan tersebut disebut dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan atau ditugaskan oleh PT Kiani Lestari.

Surat itu juga menyebut adanya keterangan masyarakat mengenai personel pengamanan yang disebut memiliki latar belakang militer. Dalam pelaksanaannya di lapangan, masyarakat mengaku merasakan tindakan yang bersifat menekan sehingga menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan.

Minta Tidak Ada Intimidasi

Meski tengah menghadapi persoalan lahan, Pemerintah Desa Mugi Rahayu menegaskan bahwa masyarakat pada prinsipnya tidak bermaksud melakukan tindakan yang melanggar hukum.

“Masyarakat pada prinsipnya tidak bermaksud melakukan tindakan yang melanggar hukum dan bersedia mengikuti proses penyelesaian secara musyawarah serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Isma Joni dalam surat pengaduannya.

Namun, pemerintah desa meminta agar tidak terjadi intimidasi, ancaman, kekerasan, ataupun tindakan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah Desa Mugi Rahayu meminta pemerintah melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap status hukum HPH maupun perizinan lama dan izin yang diterbitkan pada 2026. Pemeriksaan tersebut diharapkan mencakup nomor hak atau izin, luas, batas, masa berlaku, serta dasar penerbitannya.

Pemerintah desa juga meminta dilakukan pemetaan dan pengukuran bersama terhadap batas-batas lahan dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat terdampak, pemegang hak/perizinan, serta instansi pertanahan terkait.

Dorong Penyelesaian Melalui Musyawarah

Isma Joni juga meminta pemerintah memfasilitasi musyawarah yang melibatkan masyarakat, pihak perusahaan atau pemegang HPH, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, serta Kantor Pertanahan/BPN.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencari penyelesaian yang adil dan tidak merugikan masyarakat.

Selain itu, pemerintah desa meminta pihak perusahaan dan pengamanan tidak melakukan tindakan intimidasi, ancaman, kekerasan maupun pengusiran secara sepihak selama proses verifikasi dan penyelesaian belum selesai.

“Besar harapan kami agar permasalahan ini dapat segera ditindaklanjuti melalui proses yang transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Isma Joni dalam surat tertanggal 19 Agustus 2026.

Pemerintah Desa Mugi Rahayu juga meminta agar tindakan pengosongan atau pengambilalihan lahan secara sepihak ditunda sampai terdapat kejelasan mengenai status hukum, batas dan dasar penguasaan lahan serta adanya proses penyelesaian yang melibatkan masyarakat terdampak. Surat pengaduan tersebut ditembuskan kepada Bupati Kutai Timur dan Camat Batu Ampar (ADV)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru