Rabu, November 18, 2026
20.2 C
East Kalimantan
spot_img

Forum Komunikasi KRK TKBM Kaliorang Soroti Tata Kelola Koperasi hingga Kesejahteraan Buruh

KALIORANG — Forum Komunikasi KRK Koperasi TKBM Kaliorang menyuarakan sejumlah persoalan terkait tata kelola koperasi, sistem pengupahan, transparansi keuangan, hingga perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja bongkar muat.

Aspirasi tersebut tertuang dalam tuntutan forum yang menjadi bahan pembahasan anggota. Forum dibentuk sebagai wadah komunikasi, penyampaian aspirasi, serta konsolidasi anggota dan tenaga kerja bongkar muat dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan koperasi.

“Forum ini di bentuk sebagai wadah aspirasi dalam memperjuangkan hak-hak kami yang selama ini tidak mendapat perhatian dari koperasi”, ucap Rustam koordinator Forum.

Salah satu persoalan adalah dugaan monopoli pekerjaan serta pengelolaan koperasi yang dinilai lebih banyak dinikmati oleh segelintir pengurus.

Forum juga menyoroti kurangnya transparansi internal, termasuk terkait pengelolaan koperasi, pembayaran upah, simpanan anggota, dan Sisa Hasil Usaha (SHU).

“Seharusnya pengurus harus lebih terbuka dalam menjalankan koperasi, jangankan gaji anggota yang sering terlambat untuk di bayar, banyak anggota kami ini tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan ini kan menjadi masalah besar di kemudian hari kelak,” jelasnya.

Selain itu, struktur kepengurusan yang disebut memiliki rangkap jabatan juga dinilai perlu dievaluasi agar tata kelola organisasi berjalan lebih profesional dan tidak menimbulkan potensi konflik kepentingan.

“Bagi kami saat ini struktur kepengurusan koperasi harus di evaluasi secara total karena sudah gagal dalam menjalankan fungsi mereka,” ucapnya.

Persoalan Upah dan Pembayaran
Di sektor ketenagakerjaan, forum menyoroti persoalan tarif atau perhitungan upah buruh bongkar muat. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa perhitungan gaji dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang dirujuk, yakni KM 35 Tahun 2007.

Forum juga menyebut pembayaran gaji kerap mengalami keterlambatan. Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan serius karena menyangkut kepastian pendapatan dan kebutuhan ekonomi tenaga kerja.

Selain upah, forum mempertanyakan adanya biaya atau pungutan yang disebut sulit diakses informasinya oleh anggota. Karena itu, mereka mendorong adanya keterbukaan mengenai jenis, dasar, mekanisme, serta peruntukan setiap biaya yang berkaitan dengan aktivitas koperasi dan kegiatan bongkar muat.

Simpanan Anggota dan SHU Dipertanyakan
Persoalan lain yang disoroti adalah akses terhadap simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Dalam dokumen aspirasi disebutkan bahwa anggota mengalami kesulitan untuk mengakses atau mendapatkan kejelasan mengenai simpanan tersebut.

Transparansi pembagian SHU juga menjadi perhatian. Forum meminta adanya keterbukaan mengenai pengelolaan dan pembagian SHU karena hal tersebut merupakan bagian dari hak ekonomi anggota koperasi.

Soroti Perlindungan dan Kesejahteraan Buruh
Forum turut menyoroti fasilitas kesejahteraan yang dinilai belum sesuai dengan harapan anggota. Sistem pengupahan juga disebut belum sepenuhnya transparan dan adil bagi tenaga kerja di lapangan.

Sejumlah buruh disebut belum memperoleh kejelasan status karena tidak diajak bekerja, sementara kewajiban sebagai anggota koperasi tetap berjalan.

Persoalan jaminan sosial, keselamatan, dan kesehatan kerja juga menjadi perhatian. Forum mendorong agar aspek perlindungan tenaga kerja dipenuhi mengingat pekerjaan bongkar muat memiliki risiko keselamatan dan kesehatan yang perlu mendapat perhatian.

Mendorong Evaluasi Pengurus
Atas berbagai persoalan tersebut, Forum Komunikasi KRK Koperasi TKBM Kaliorang mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola koperasi dan kepengurusan.

Forum meminta adanya transparansi dalam pengelolaan koperasi dan keuangan, kejelasan sistem tarif serta perhitungan upah, pembayaran gaji tepat waktu, keterbukaan mengenai pungutan, akses terhadap simpanan anggota, serta transparansi SHU.

Selain itu, forum meminta kejelasan status tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan, perlindungan, serta pemenuhan jaminan sosial, keselamatan, dan kesehatan kerja.

Dokumen tersebut juga memuat permintaan evaluasi terhadap pengurus koperasi sebagaimana aspirasi yang disampaikan melalui surat pernyataan mosi tidak percaya kepada INKOP TKBM.

Forum menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut diharapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi, evaluasi, keterbukaan, dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mereka berharap penyelesaian tidak hanya bersifat administratif, tetapi menghasilkan perbaikan nyata dalam tata kelola koperasi, hubungan kerja, transparansi hak anggota, sistem pengupahan, kesejahteraan, serta perlindungan tenaga kerja bongkar muat.

Forum Komunikasi KRK Koperasi TKBM Kaliorang menyatakan komitmennya untuk mendorong pengelolaan koperasi yang transparan, akuntabel, adil, serta mampu memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi anggota dan tenaga kerja bongkar muat.

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru