Kutai Timur, kaltimnesia.id – Keberhasilan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) diapresiasi banyak pihak. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) se-Kaltim di Pendopo Odah Etam, dan Hotel Ibis Samarinda, beberapa waktu lalu.
Rakorda dibuka Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dan dihadiri pengurus Baznas dari seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim. Rakorda Baznas Kaltim 2024 digelar untuk memperkuat sinergi antar kabupaten dalam pengelolaan ZIS yang lebih optimal di masa depan.
Pada kesempatan ini, Kutim terpilih sebagai salah satu narasumber untuk berbagi pengalaman dan kebijakan terkait pengelolaan ZIS. Salah satu kebijakan unggulan yang diapresiasi peserta Rakorda adalah penerapan Peraturan Bupati yang memberikan dasar hukum dalam pengelolaan zakat secara transparan dan akuntabel.
“Kutai Timur diundang sebagai narasumber karena dianggap berhasil membuat regulasi dan kebijakan pengelolaan ZIS yang dikelola Baznas Kutai Timur. Kebijakan ini membantu mengatasi berbagai masalah sosial, termasuk penanganan stunting di daerah,” kata Asisten Administrasi Umum Sekretaris Kabupaten Sudirman Latief, mewakili Pjs Bupati Kutim Agus Hari Kesuma.
Dalam pemaparannya bertema “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah”, Sudirman menjelaskan kebijakan yang diterapkan Pemkab Kutim berdampak signifikan pada pengelolaan ZIS.
“Kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemkab Kutai Timur untuk memastikan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional dan terbuka,” ujar Sudirman.
Regulasi ini, kata Sudirman, memungkinkan penerimaan zakat meningkat signifikan, terutama melalui pemotongan gaji dan tunjangan ASN serta PPPK yang hasilnya disalurkan langsung kepada mustahik secara tepat sasaran. Fokus utama penyaluran di antaranya pengentasan stunting dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kutim.
Menurut Sudirman, kolaborasi Pemkab Kutim dan Baznas menjadi kunci keberhasilan ini. Dengan sinergi yang erat, dana ZIS tidak hanya terkumpul dalam jumlah besar, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Dengan pendekatan yang terukur dan transparan, Kutai Timur kini menjadi panutan bagi kabupaten lain dalam pengelolaan zakat yang efektif,” tambah Sudirman, yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja serta Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim.
Sudirman menegaskan, terobosan ini membuktikan dengan regulasi yang tepat dan manajemen zakat yang baik, zakat bisa menjadi instrumen kuat dalam mengatasi kemiskinan. Kutim mampu mencapai penerimaan zakat tertinggi di Kaltim.
“Ini adalah bukti nyata bahwa kebijakan yang solid dan pengelolaan zakat yang profesional dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan berbagai inovasi, Kabupaten Kutim diharapkan dapat terus menjadi contoh bagi daerah lain, termasuk dalam pengelolaan zakat yang berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sudirman optimistis dengan kerja sama yang solid antara Pemkab dan Baznas tantangan sosial yang dihadapi masyarakat dapat teratasi. (*/adv/kalnes01)




