
Sangatta–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menyoroti pentingnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pemerintahan.
Hal itu, disampaikan Anggota DPRD Kutim Yulianus Palangiran, usai mendengarkan langsung keluhan masyarakat terkait lambatnya realisasi sejumlah program pemerintah yang seharusnya sudah terlaksana.
Sikap terbuka dalam pengelolaan anggaran dan implementasi program akan permudah masyarakat untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan, serta meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.
Masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana setiap kebijakan dan program yang telah direncanakan oleh pemerintah dijalankan. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam perencanaan dan evaluasi program.
“Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahapan perencanaan dan evaluasi, agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka,” ujarnya usai rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Hearing DPRD Kutim, beberpa waktu lalu.
Politisi dari Partai NasDem itu mengutarakan selain isu terkait lambatnya pelaksanaan program, juga adanya keluhan masyarakat mengenai infrastruktur yang belum memadai serta kebutuhan peningkatan fasilitas kesehatan di beberapa wilayah.
Dirinya menambahkan bahwa masukan yang diterima dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan lebih lanjut di tingkat legislatif.
“Transparansi adalah hak masyarakat. Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan anggaran serta status pelaksanaan program,” ujarnya.
Ia berharap dengan adanya komunikasi yang lebih intens antara pemerintah dan masyarakat, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, proses pembangunan di Kutim bisa berjalan lebih lancar dan tepat sasaran.
“Ke depan berharap ada kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan,” imbuhnya.(adv/kalnes01)




