SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola keuangan dan pelayanan publik berbasis digital. Melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), pemerintah daerah menegaskan digitalisasi bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan pondasi menuju pemerintahan yang efisien dan transparan.
Rakor TP2DD yang digelar di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim, Sudirman Latif, mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman. Hadir pula Kepala Bankaltimtara Cabang Sangatta Marliansyah, Deputi Bank Indonesia wilayah Kaltim Agus Taufik, para camat, dan kepala perangkat daerah.
Kepala Bapenda Kutim, Syahfur, dalam laporannya menjelaskan TP2DD menjadi langkah strategis dalam mendorong elektronifikasi transaksi. “Koordinasi antarinstansi lebih mudah terjalin, sehingga sinergitas pelaksanaan digitalisasi dapat tercapai,” ujarnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan Bankaltimtara atas dukungan terhadap perluasan kanal pembayaran non-tunai di Kutim.
Hingga pertengahan 2025, indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kutim mencapai 95,5 persen dan berhasil menempatkan daerah ini pada posisi Terbaik III P2DD Wilayah Kalimantan tahun sebelumnya.
Deputi Bank Indonesia wilayah Kaltim, Agus Taufik, menyebut capaian ini sebagai bukti keseriusan daerah. “Capaian Kutim membuktikan komitmen daerah yang kuat. Namun tantangan ke depan adalah bagaimana digitalisasi ini menjadi pintu masuk untuk membuka sumber-sumber pendapatan lain, meningkatkan transparansi, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan memperluas inklusi keuangan,” jelasnya.
Sementara itu, Sudirman Latif menekankan digitalisasi tidak bisa dipisahkan dari upaya memperkuat PAD. “Jika seluruh proses perizinan, pajak, dan layanan publik sudah berbasis digital, maka transparansi meningkat, kebocoran bisa diminimalisir, dan pendapatan asli daerah otomatis terdongkrak,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut juga dilakukan penandatanganan MoU pembaruan kerja sama antara Bapenda Kutim dan Bankaltimtara untuk integrasi pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui sistem host to host.
Langkah konkret ini menjadi pijakan penting menuju tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan mandiri secara fiskal.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




