SANGATTA – Garis batas bukan menjadi persoalan yang nyata dihadapi masyarakat di perbatasan antara wilayah Kabupaten Kutai Timur dan wilayah Kota Bontang. Kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutim (Pemkab Kutim) menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi di sana adalah masalah terkait isu sosial dan ekonomi.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim Trisno menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab Kutim) tidak melihat adanya persoalan pada batas antara wilayahnya dengan Kota Bontang yang sudah ditetapkan di tahun 2005. Kajian tersebut menjadi salah satu yang mendasari Pemkab Kutim menolak usulan perubahan garis batas yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.
Pemkab Kutim telah melakukan rapat dengan DPRD Kutim untuk membahas usulan ini. Hasilnya mereka sepakat bahwa tidak ditemukan pentingnya membuat perubahan batas antara Kota Bontang dan Kabupaten Kutim.
Pemkab dan DPRD Kutim menyepakati untuk adanya kebutuhan mendorong perbaikan kondisi aspek sosial ekonomi masyarakat perbatasan tersebut. Sejauh ini Pemkab Kutim sudah melakukan upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat perbatasan secara bertahap. Ke depan, Pemkab Kutim berkomitmen untuk mendorong optimalisasi pembangunan di wilayah tersebut.
“Yang perlu dilakukan adalah perbaikan dan optimalisasi pembangunan untuk memperbaiki sosial ekonomi masyarakat di daerah perbatasan,” ucap Trisno.
Langkah-langkah tersebut diharapkan menjawab permasalahan riil yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan. Melakukan perubahan batas wilayah tidak akan menyelesaikan persoalan-persoalan sosial dan ekonomi yang dirasakan nyata oleh masyarakat. Pemkab Kutim akan terus mendorong pembangunan yang berkelanjutan, sehingga mempunyai dampak positif yang dapat dirasaka




