Balikpapan, kaltimnesia.id- Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Kabupaten Kutim, H Zubair, menekankan pentingnya kesadaran dan tindakan kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya, kelestairian alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Lebih dari itu, semua unsur masyarakat termasuk pelaku usaha juga harus berperan aktif.
“Kesadaran dan tindakan kolektif dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup,” kata Zubair saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk peningkatan kapasitas bagi para pelaku usaha dan masyarakat di Hotel Jatra, Balikpapan.
Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta DLH Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Acara dibuka oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Kabupaten Kutim H Zubair, mewakili Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, H Agus Hari Kesuma. Bimtek diikuti sekitar 140 peserta dari berbagai latar belakang.
Lebih lanjut Zubair mengatakan, saat ini ancaman perubahan iklim semakin nyata. Buktinya, makin banyak bencana alam yang terjadi seperti banjir, angin puting beliung, hingga cuaca ekstrem. Untuk itu, pihaknya berharap semua pihak bahu membahu menjaga lingkungan, termasuk dengan menanam pohon yang tidak hanya menghasilkan oksigen, tapi juga buah-buahan.
“Penanaman pohon yang menghasilkan buah, misalnya, dapat memberikan manfaat lebih luas dibandingkan hanya menghasilkan oksigen,” papar Zubair.
Zubair menambahkan perlindungan lingkungan harus diukur bukan hanya dari banyaknya pelanggaran yang berhasil ditemukan, melainkan dari turunnya temuan-temuan pelanggaran di lapangan.
“Semakin sedikit temuan, itulah tanda keberhasilan pengendalian yang sebenarnya,” ujarnya.
Sementara itu Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim, Ny Dewi Dohi, menuturkan Bimtek kali ini juga menyasar masyarakat yang tinggal di lokasi Program Kampung Iklim (Proklim). Mereka tersebar di berbagai desa di Kutim. Mereka diharapkan bisa lebih berperan aktif melakukan upaya mitigasi perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca.
Menurut Dewi, sepanjang 2022 hingga 2024 DLH Kutim telah memberikan 30 sanksi administratif kepada pelaku usaha karena terbukti melakukan pelanggaran lingkungan. Dari jumlah tersebut, baru lima pelaku usaha yang dinyatakan lolos sanksi setelah memperbaiki tata kelola lingkungannya.
“Tingkat ketaatan masih rendah. Kami harap pelaku usaha dapat menerapkan prinsip pengelolaan lingkungan yang baik serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang ada,” ujar Dewi seraya menginformasikan adanya peraturan baru, yaitu Permen LHK No. 14 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kawasan dan Sanksi Administratif. (*/adv/kalnes01)




