KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menindaklanjuti pengajuan pemekaran Kecamatan Sedulang, tindak lanjut itu berwujud Rapat Paripurna bersama DPRD Kabupaten Kukar tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang, yang digelar di ruang rapat utama DPRD Kukar, Senin (5/10/2026)
Pemkab Kukar melalui Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar, Akhmad Taufik Hidayat mengatakan Kecamatan Sedulang seyogyanya telah memiliki dasar hukum pembentukan sejak 1999. Namun, hingga kini kecamatan tersebut belum pernah direalisasikan.
Taufik menyebut belum diterbitkannya kode wilayah dari Kementerian Dalam Negeri menjadi salah satu kendala utama sehingga regulasi yang telah berusia puluhan tahun tersebut belum pernah dapat diimplementasikan.
“Peraturan daerah tersebut belum pernah direalisasikan,” ujarnya.
Menurut Taufik, salah satu alasan utama pembentukan Kecamatan Sedulang tidak dapat dijalankan adalah persoalan kode wilayah. Dokumen tersebut dibutuhkan sebagai bagian dari persyaratan administrasi untuk mengaktifkan suatu kecamatan.
“Alasan utama peraturan daerah tersebut tidak bisa dilaksanakan karena belum diterbitkannya kode wilayah dari Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.
Kondisi tersebut kemudian menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah daerah dalam mengajukan pencabutan perda lama. Terlebih, saat ini Pemkab Kukar kembali memiliki rencana membentuk Kecamatan Sedulang melalui pemekaran dari Kecamatan Muara Kaman.
Rencana tersebut mencakup enam desa, yakni Sedulang, Menamang Kanan, Menamang Kiri, Sidomukti, Panca Jaya dan Bungajadi.
Dengan pencabutan perda lama, pemerintah daerah ingin menata kembali dasar hukum yang berkaitan dengan rencana pembentukan kecamatan tersebut. Kebijakan itu diajukan melalui Raperda di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah.
Pemkab Kukar selanjutnya berharap raperda dapat segera masuk tahap pembahasan bersama DPRD Kabupaten Kukar.
“Kami berharap rancangan peraturan daerah yang telah kami ajukan tersebut dapat segera dibahas dan disetujui untuk disahkan menjadi peraturan daerah,” pungkas Taufik (adv)




