
Kutai Timur, Kaltimnes.id – Anggota DPRD Kutai Timur Periode 2024–2029, Kari Palimbong, S.T., menyoroti adanya penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Ia menyebutkan, berdasarkan informasi awal dari Kementerian Keuangan, terdapat indikasi pengurangan nilai DBH dalam rancangan distribusi keuangan daerah tahun anggaran mendatang. Pihaknya akan berkordinasi dengan pihak pemerintah pusat untuk memperjuangkan peningkatan DBH Kutai Timur di Tahun Anggaran 2026 nanti
“Ini justru yang ada penurunan anggaran. Sudah ada edaran dari Kementerian namun belum ada presentasi, tapi yang pasti di edarannya itu ada penurunan DBH lagi,” katanya.
Kari menegaskan, DPRD Kutim akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak kementerian untuk memperjuangkan keadilan fiskal bagi Kutai Timur. Menurutnya, DBH berperan vital dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan publik.
Politisi Partai Golkar itu menilai, penurunan DBH tersebut tidak sebanding dengan kontribusi Kutai Timur terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor sumber daya alam seperti batu bara dan kelapa sawit. “Nanti kita coba mendorong pemerintah supaya kita mendapat porsi DBH yang sesuai dengan hak kita. Hasil alam kita kan banyak tapi belum sebanding dengan DBH yang kembali kepada kita,” ujarnya.
Ia berharap ke depan ada peninjauan ulang dari pemerintah pusat agar Kutai Timur memperoleh alokasi DBH yang lebih proporsional dan mampu mengakselerasi pembangunan ekonomi di seluruh wilayah kabupaten. (ADV)




