Rabu, November 18, 2026
20.2 C
East Kalimantan
spot_img

Skor Kelayakan Tertinggi Tak Cukup, Kutai Utara Masih Terhenti di Pintu Pemekaran

SANGATTA — Kutai Utara sudah lama memenuhi syarat sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). Sejak 2010, hasil kajian akademik dari Universitas Mulawarman dan Universitas Gadjah Mada menempatkannya dalam kategori “sangat layak” dengan skor 429 dari 14 kategori. Namun, hingga kini, pemekaran wilayah tersebut belum juga mendapat restu dari pemerintah pusat.

“Kami sudah lebih dari 10 tahun berjuang,” kata Majedi, Ketua Komite Pembentukan Kutai Utara. Ia mengingatkan bahwa sejak 2005 hingga 2009, DPRD Kutim telah mengeluarkan surat keputusan mendukung aspirasi ini. “Kemudian pada tahun 2010, dilakukan kajian akademik oleh Universitas Mulawarman dan UGM, yang menghasilkan skor kelayakan sebesar 429 dari 14 kategori. Hasil ini menempatkan Kutai Utara dalam kategori sangat layak untuk menjadi DOB,” ujarnya.

Dalam audiensi yang digelar di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim, Majedi menyuarakan kembali harapan masyarakat yang menggantung selama lebih dari satu dekade. Ia optimistis bahwa visi pemerintahan baru bisa memberi angin segar. “Dengan visi Asta Cita untuk membangun dari pinggiran, kami yakin pemekaran Kutai Utara bisa terwujud, sebagaimana yang terjadi pada empat provinsi di Papua,” tambahnya.

Wakil Bupati Kutim Mahyunadi hadir dalam forum tersebut dan menegaskan dukungan Pemkab Kutim terhadap aspirasi ini. “Mudah-mudahan ini bisa menjadi gawe bersama yang berhasil, demi terwujudnya harapan besar masyarakat Kutai Utara,” ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga momentum politik dan membangun komunikasi yang konstruktif. “Mari kita bersama-sama menjaga semangat kebersamaan, saling mendukung, dan terus memperjuangkan yang terbaik untuk kemajuan daerah kita,” kata Mahyunadi.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Pemerintahan Sutrisno, Anggota DPRD Kaltim Arfan, dan Anggota DPRD Kutim Baya Sargius. Meski dukungan di tingkat daerah solid, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat yang hingga kini belum membuka kembali moratorium DOB secara nasional.

“Saya sangat berterima kasih kepada Wakil Bupati Kutim yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mendengarkan langsung aspirasi kami,” ujar Majedi.

Bagi masyarakat Kutai Utara, setiap dukungan berarti. Tapi selama belum ada kepastian dari Jakarta, perjuangan ini masih menggantung di batas administratif.* (ADV/ProkopimKutim/KN)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru