SANGATTA — Rencana penerapan pola kerja tiga shift selama 20 hari berturut-turut di tubuh PT Pamapersada Nusantara (Pama) belum menemukan titik temu. Serikat pekerja menyuarakan keberatan, manajemen perusahaan bertahan pada urgensi efisiensi. Di tengah perbedaan sikap, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memilih mengambil posisi strategis, yaitu menjaga ruang dialog tetap hidup.
Forum audiensi yang digelar di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, menjadi panggung komunikasi antara perusahaan, dua serikat pekerja, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim, serta perwakilan dari provinsi. Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, memimpin langsung jalannya diskusi.
“Dialog seperti ini penting agar kita tidak saling curiga. Pemerintah mendorong agar PT Pama mempertimbangkan opsi-opsi lain yang lebih solutif, serta tetap menghormati hak-hak pekerja,” kata Mahyunadi.
Manajemen PT Pama menjelaskan, sistem kerja tiga shift tanpa hari libur merupakan hasil evaluasi terhadap kondisi lapangan. Tri Rahmad Sholeh dari Human Capital PT Pama menyebut bahwa langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem kerja yang lebih aman dan efisien. Pelaksanaannya akan dimulai secara bertahap pada 16 Mei 2025, dengan prioritas pada departemen berjumlah personel kecil.
Namun, serikat pekerja menilai skema ini menimbulkan kekhawatiran serius. Edi Nurcahyono dari Serikat Pekerja Site Pama menyampaikan penolakan dan menyebut bahwa rencana tersebut bisa melanggar hak istirahat pekerja yang diatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB).
“Model kerja seperti itu menggerus hak dasar pekerja untuk beristirahat,” tegas Edi. Ia juga menambahkan, jika tidak ada titik temu, maka pihaknya siap menempuh jalur hukum.
Hal senada disuarakan perwakilan Serikat Pekerja Mandiri. Keduanya mendorong agar perusahaan membahas perubahan ini lewat forum bipartit, bukan melalui sosialisasi sepihak.
Kepala Disnakertrans Kutim, Roma Malau, mengingatkan bahwa setiap perubahan sistem kerja wajib mengacu pada kesepakatan yang berlaku.
“Jika ada ketidaksesuaian dengan PKB, maka perubahan itu tidak bisa diberlakukan,” ucapnya.
Audiensi berakhir tanpa keputusan final. Namun, semua pihak menyepakati bahwa perundingan akan dilanjutkan secara internal. Pemerintah daerah menyatakan kesiapannya untuk kembali memfasilitasi pertemuan berikutnya, apabila dibutuhkan.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




