TELUK PANDAN — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bekerja sama dengan ATR/BPN Kutim memulai proses verifikasi lapangan untuk 78 bidang tanah di Desa Danau Redan. Verifikasi ini menjadi langkah awal program redistribusi tanah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ditujukan untuk menghindari konflik agraria di wilayah berbatasan seperti Teluk Pandan.
Kepala ATR/BPN Kutim, Akhmad Saparuddin, menekankan pentingnya proses lapangan guna memastikan akurasi dan keabsahan objek lahan yang akan disertifikasi.
“Namun ini prosesnya lama dan perjalanan cukup panjang meliputi sosialisasi, pengukuran, serta peninjauan lapangan untuk memastikan lapangan apakah objek itu sebenarnya. Jangan sampai sertifikat tidak diukur. Ini bisa harus valid letaknya dan batasnya,” tegasnya.
Dari total kuota 180 sertifikat tanah tahun ini untuk Kutim, sebanyak 78 bidang dialokasikan untuk Desa Danau Redan. Selama tiga tahun terakhir, desa ini telah menyalurkan 500 sertifikat, menandakan antusiasme tinggi warga terhadap legalisasi aset mereka.
Camat Teluk Pandan, Anwar, menyampaikan bahwa legalisasi ini penting untuk mencegah pelanggaran penggunaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD), khususnya di wilayah yang berada di kawasan hutan lindung.
“Program redistribusi tanah ini merupakan program Pemkab Kutim ke depan, sesuai visi misi untuk mendukung program bupati bagaimana Danau Redan berbatasan dengan Kukar tetap menjaga kondusifitas dan ketertiban masyarakat, jangan sampai ada provokator,” jelas Anwar.
Ia menyoroti pentingnya data kelompok yang masuk dalam program ATR 2025 agar redistribusi tanah berlangsung akurat dan tertib.
Kepala Desa Danau Redan, Sabri, menambahkan bahwa potensi desa masih terkendala status kawasan, termasuk dalam pengembangan ekonomi seperti eksplorasi batu gunung oleh BUMDes.
“Saya berharap adanya bantuan untuk mengatasi kendala ini,” ujarnya.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, yang hadir langsung dalam kegiatan penelitian lapangan Panitia Pertimbangan Landreform, menegaskan pentingnya kejelasan status tanah agar masyarakat memiliki pegangan hukum yang sah.
“Tidak ada itu sertifikat pinjam pakai, yang ada sertifikat milik,” kata Ardiansyah.
Ia berharap 78 bidang tanah yang masuk dalam proses pengukuran dapat segera diterbitkan sertifikatnya tanpa hambatan berarti.
“Total target sertifikat tahun ini untuk Kutim adalah 280 bidang, dengan 78 bidang di antaranya untuk Danau Redan,” jelasnya.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




