
Sangatta, kaltimnesia.id – DPRD Kutai Timur menyoroti rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur tahun 2024 yang terbilang memprihatinkan, meskipun anggaran daerah telah meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp14 triliun. Hingga menjelang akhir tahun, serapan anggaran baru tercatat 29,47 persen, jauh dari harapan mengingat besarnya dana yang tersedia.
Sekretaris Komisi B DPRD Kutai Timur, Leny Susilawati Anggraini, menilai rendahnya serapan anggaran ini mengindikasikan adanya hambatan dalam pelaksanaan program-program pembangunan, khususnya dalam proyek-proyek fisik yang berperan penting bagi infrastruktur daerah.
“Sangat mengharapkan agar anggaran yang telah tersedia ini dapat segera digunakan dengan lebih optimal, agar pembangunan tidak terkendala,” ungkapnya kepada awak media belum lama ini.
Peningkatan APBD Kutim tahun 2024 sebesar Rp14 triliun merupakan hasil dari beberapa kebijakan pusat, seperti Peraturan Pemerintah yang mengatur perpajakan sektor batu bara dan sektor kelapa sawit, yang memberikan kontribusi tambahan melalui Dana Bagi Hasil (DBH).
Kutai Timur juga mendapat DBH kelapa sawit untuk pertama kalinya, selain adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,7 triliun.
Namun, meskipun anggaran telah meningkat pesat, Leny menyayangkan bahwa serapan yang rendah mencerminkan tantangan besar dalam implementasi program-program yang sudah direncanakan.
“Meskipun sulit mencapai penyerapan 100 persen, tetapi dengan angka serapan yang hanya 29,47 persen, kita harus mengevaluasi lebih jauh pelaksanaan program-program yang ada,” tegasnya.
DPRD Kutai Timur mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna mempercepat pelaksanaan anggaran dan memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana. (adv/kalnes01)




