Rabu, November 18, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Sekda Kutim Dorong Swasta Terlibat Sejak Perencanaan, dari Infrastruktur hingga Kolaborasi Antar Pihak

SAMARINDA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi, meminta sektor swasta lebih aktif terlibat dalam pembangunan daerah, bukan hanya pada tahap pelaksanaan, tetapi sejak perencanaan awal. Hal itu ia sampaikan di sela Lokakarya Rencana Aksi Forum Multi Pihak Pembangunan Berkelanjutan (FORMIKA) Kutai Timur yang digelar di Hotel Fugo Samarinda, Rabu (23/9/2026).

Rizali, yang juga menjabat Ketua Umum FORMIKA, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bappeda agar peran swasta diperkuat sejak awal proses perencanaan. Menurutnya, setiap kali Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) digelar, persoalan yang muncul dari masyarakat hampir selalu sama, yakni infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih.

“Ini persoalan utama, kebutuhan dasar masyarakat sebenarnya,” ujarnya.

Di sinilah, kata Rizali, forum multipihak seperti FORMIKA berperan menjembatani kepentingan pemerintah dan swasta. Aspirasi masyarakat yang masuk melalui kepala desa, menurutnya, tidak cukup dibicarakan antarinstansi pemerintah saja. “Tetapi lebih kepada antara pemerintah dengan swasta. Apa peran swasta pada saat mendengar aspirasi masyarakat, keluhan-keluhan masyarakat berkaitan dengan persoalan infrastruktur?” katanya.

Aksesibilitas Jadi Kunci

Rizali menilai Kutai Timur memiliki banyak potensi, baik di sektor pertanian maupun pariwisata. Namun kelemahan utama daerah ini ada pada sisi akses. “Aksesibilitas inilah yang nanti akan mendongkrak bagaimana pertumbuhan ekonomi masyarakat itu bisa bergerak maju,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa kemandirian pangan tidak semata soal beras. Saat ini lahan potensial yang sedang dikembangkan baru sekitar 2.800 hektare, sementara Bupati menargetkan pencetakan sawah hingga 100 ribu hektare. Karena itu, target tersebut perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kemampuan dalam lima tahun ke depan.

Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi alasan lain pentingnya kolaborasi. Menurut Rizali, pemerintah tidak mungkin merealisasikan seluruh program hanya dengan mengandalkan APBD. “Peran dari pihak swasta ini, terutama mereka punya sarana, punya fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung,” ujarnya.

Rizali mencontohkan, potensi wisata yang berada di sekitar wilayah perusahaan bisa dikembangkan oleh pihak swasta tanpa pemerintah harus turun tangan langsung, cukup melalui koordinasi dan kerja sama. Salah satunya Telaga Batu Arang yang masih berada dalam penguasaan PT KPC. Menurutnya, kerja sama pengelolaan destinasi semacam itu tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga masyarakat sekitar, bahkan berpotensi menambah pendapatan retribusi daerah.

Menopang 50 Program Unggulan

Rizali menambahkan, kolaborasi dengan swasta juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat realisasi 50 program unggulan daerah. “Kalau kita bicara tentang perencanaan, itu pasti harus berbanding lurus dengan kemampuan fiskal. Kita boleh punya perencanaan banyak, perencanaan yang bagus, tetapi kalau tidak didukung kemampuan fiskal yang memadai, kan berat,” ujarnya.

Ia menilai, dengan kondisi keuangan daerah saat ini, 50 program unggulan untuk lima tahun ke depan perlu dikolaborasikan dengan berbagai pihak dan disesuaikan dengan kemampuan yang ada.

Lokakarya dua hari yang berlangsung 23–24 September 2026 ini melibatkan perangkat daerah Kutai Timur, organisasi nonpemerintah, akademisi, mitra pembangunan, serta sejumlah perusahaan tambang dan perkebunan. Kegiatan yang didukung program SUSTAIN Kutim ini bertujuan menyusun rencana aksi FORMIKA yang selaras dengan visi Kutai Timur HEBAT 2045, khususnya pada pilar Daya Saing Daerah dan Kemandirian Pangan, lengkap dengan penanggung jawab, jadwal, dan indikator keberhasilan. (ADV)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru