Rabu, November 18, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

RPJPD 2025–2045 Jadi Kompas Kesinambungan Pembangunan Kukar

KUTAI KARTANEGARA – Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) hingga 2045 diarahkan melalui tahapan yang saling terhubung, bukan sekadar kumpulan program dalam satu periode pemerintahan. Pemerintah daerah menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan untuk menjaga konsistensi kebijakan sekaligus mendorong perubahan ekonomi, sosial, dan tata kelola.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan, program yang dijalankan pemerintah daerah harus mengacu pada sasaran pembangunan jangka panjang. Setiap kebijakan perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses menuju tujuan bersama.

“Agar hasil pembangunan dapat diteruskan dan dikembangkan pada periode berikutnya,” ungkap Aulia, Minggu (18/10/2026)

Aulia berujar, landasan tersebut tertuang dalam RPJPD Kukar 2025–2045 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024. Dokumen itu memuat visi pembangunan dua dekade ke depan, yakni Kukar Maju, Tangguh, Berbudaya.

Ia menjelaskan, arah pembangunan tersebut mencakup penguatan sektor pangan, pengembangan pariwisata, industri hijau, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai sektor itu menjadi bagian dari upaya membangun daerah dengan memperhatikan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.

“Visi itu diarahkan pada penguatan sektor pangan, pariwisata, industri hijau, dan kesejahteraan berkelanjutan,” ujar Aulia

Ia membeberkan, dalam peta jalan yang tekah disusun itu, periode 2025–2029 menjadi tahap awal untuk memperkuat fondasi transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola. Tahapan ini penting karena menjadi pijakan bagi pelaksanaan agenda pembangunan selanjutnya hingga mencapai target pada 2045.

“Berdasarkan peta jalan pembangunan 20 tahun tersebut, periode pembangunan 2025–2029 merupakan tahap penguatan fondasi transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola,” jelasnya.

Menurut Aulia, tantangan dalam menjalankan perencanaan jangka panjang terletak pada konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Program pemerintah harus disusun berdasarkan prioritas yang jelas, sekaligus disesuaikan dengan kondisi daerah dan kapasitas anggaran agar target yang direncanakan dapat dijalankan secara realistis.

Ia menilai, kesinambungan kebijakan juga diperlukan untuk menjaga arah pembangunan di tengah pergantian kepemimpinan. RPJPD memberikan kerangka bersama agar perubahan pemerintahan tidak serta-merta memutus agenda yang telah dirancang, melainkan tetap melanjutkan tahapan sesuai sasaran pembangunan daerah.

“Pembangunan tidak bisa hanya berorientasi pada kebutuhan dalam satu periode pemerintahan. Seluruh program harus tetap terhubung dengan sasaran besar yang ingin dicapai daerah dalam dua dekade,” paparnya.

Arah transformasi tersebut turut menuntut pengembangan sektor potensial secara terencana. Sektor pangan dapat menjadi bagian dari penguatan basis ekonomi daerah, sementara pariwisata dan industri hijau menjadi bidang yang perlu dikembangkan sesuai potensi Kukar. Pelaksanaannya harus terintegrasi dengan agenda sosial dan pembenahan tata kelola agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas.

Aulia berharap, RPJPD tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam menentukan prioritas dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. Keselarasan antara perencanaan dan program tahunan diharapkan membuat setiap tahap memberikan kontribusi nyata bagi tujuan jangka panjang daerah.

“Jadi, pembangunan terus berkesinambungan dan terstruktur sesuai kebutuhan masyarakat Kukar,” pungkasnya. (Adv)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru