Rabu, November 18, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Regulasi Angkutan Karyawan PT KPC Tinggal Menunggu Pengesahan Bupati

SANGATTA – Regulasi terkait angkutan karyawan PT Kaltim Prima Coal (KPC) kini memasuki tahap akhir. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Perhubungan menyebut proses penyusunan regulasi telah diselesaikan oleh bagian hukum dan saat ini tinggal menunggu proses dari Bupati Kutai Timur.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Kutai Timur, Abdul Muis, mengatakan penyusunan regulasi tersebut telah melalui proses yang cukup panjang sebelum masuk ke tahap akhir.

“Regulasinya sudah kita buat dan prosesnya memang cukup panjang. Sekarang tinggal menunggu dari Bupati, karena dari bagian hukum sudah selesai,” kata Abdul Muis kepada awak media.

Menurutnya, regulasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam mengatur pelaksanaan angkutan karyawan PT KPC, termasuk penataan titik-titik halte yang akan digunakan. Pengaturan ini dinilai penting agar operasional angkutan karyawan dapat berjalan secara lebih tertib dan terkoordinasi.

Abdul Muis menjelaskan, dalam pelaksanaannya nanti, pengaturan di lapangan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan. Sejumlah pihak akan dilibatkan untuk memastikan titik halte yang telah ditentukan dapat diterapkan sesuai ketentuan.

“Timnya nanti dari kepolisian, Satpol PP, KPC dan Dinas Perhubungan. Kita bersama-sama mengatur titik halte yang memang sudah ditentukan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterlibatan lintas instansi tersebut diperlukan agar penerapan regulasi tidak hanya berhenti pada aspek administratif. Pengawasan dan pengaturan di lapangan juga menjadi bagian penting untuk memastikan angkutan karyawan berjalan sesuai ketentuan yang telah disusun.

Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan yang lebih jelas dalam melakukan penataan angkutan karyawan PT KPC, terutama terkait titik pemberhentian atau halte.

Saat ini, proses tersebut masih menunggu tahapan dari Bupati Kutai Timur setelah seluruh proses di bagian hukum dinyatakan selesai. Setelah regulasi mendapatkan pengesahan, koordinasi antarpihak akan menjadi tahapan berikutnya dalam penerapannya di lapangan.(ADV)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru