Rabu, November 18, 2026
20.2 C
East Kalimantan
spot_img

Reforma Agraria di Kutim Diperkuat Validasi Ketat, Prioritaskan Warga Rentan Sesuai Kriteria

SANGATTA — Pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Kutai Timur memasuki fase penting yang ditandai dengan evaluasi mendalam dan validasi ketat terhadap calon penerima manfaat. Dalam Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang digelar di Kantor ATR/BPN Kutim, kejelasan syarat administratif menjadi sorotan utama untuk memastikan redistribusi tanah tepat sasaran.

Kepala Kantor ATR/BPN Kutim, Akhmad Sarifuddin, menegaskan bahwa program redistribusi tanah hanya akan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi seluruh persyaratan hukum dan administratif.

“Program ini ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah seperti petani, nelayan, PNS (tidak boleh di atas golongan 3a), TNI dan Polri (hanya berpangkat balok 1 dan sudah mengabdi kurang lebih 10 tahun), pensiunan PNS/TNI/Polri, buruh, karyawan swasta, wiraswasta, serta pelajar/mahasiswa yang sudah berusia 18 tahun,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa reforma agraria merupakan agenda nasional strategis.

“Tujuan utama mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik,” tambah Akhmad.

Pemerintah Kabupaten Kutim turut hadir dalam sidang melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Noviari Noor. Dalam sambutannya, ia menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah untuk menyukseskan agenda ini melalui koordinasi dan sinergi antarsektor.

“Pemerintah Kabupaten Kutim berkomitmen penuh untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria. Kami berharap, melalui sidang GTRA ini, kita dapat menemukan solusi atas berbagai kendala yang ada di lapangan, sehingga program ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Noviari.

Dalam sidang tersebut, pemetaan calon penerima redistribusi tanah dilakukan secara terbuka. Enam desa menjadi fokus utama, di antaranya Danau Redan (78 orang), Senambah (70 orang), Suka Damai (37 orang), Mekar Baru (31 orang), Martadinata (25 orang), dan Mulupan (24 orang).

Selain verifikasi data, sidang juga membahas capaian program tahun sebelumnya, strategi dan target untuk tahun berikutnya, serta pendekatan damai dalam penyelesaian konflik agraria. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan, agar pelaksanaan reforma tidak berhenti di atas kertas.* (ADV/ProkopimKutim/KN)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru