Rabu, November 18, 2026
20.2 C
East Kalimantan
spot_img

Rakor Antikorupsi Kaltim, Kutim Pastikan Konsolidasi Eksekutif dan Legislatif Satu Suara

BALIKPAPAN — Komitmen pemberantasan korupsi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tak hanya datang dari lingkup eksekutif. Dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Wilayah Kalimantan Timur 2025 di Balikpapan, sinyal kuat juga ditunjukkan oleh unsur legislatif.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman hadir dalam forum tersebut bersama Ketua DPRD Kutim Jimmi dan Sekretaris Kabupaten Rizali Hadi. Turut mendampingi pula jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). Kehadiran penuh lintas unsur pemerintahan itu memperlihatkan bahwa upaya pencegahan korupsi bukan agenda satu lembaga, melainkan gerakan kolektif seluruh elemen penyelenggara negara.

“Rakor ini menjadi momentum penting bagi Kutai Timur untuk semakin konsisten dalam upaya pencegahan korupsi,” ujar Ardiansyah.

Rakor yang dihadiri langsung oleh Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, Gubernur Kaltim Rudi Masud, Ketua DPRD Kaltim, hingga unsur Forkopimda ini memperkuat sinergi daerah dan pusat. Forum ini membahas penguatan monitoring evaluasi, digitalisasi tata kelola keuangan, dan peningkatan integritas aparatur.

Ardiansyah menekankan bahwa konsistensi pelayanan publik yang transparan dan akuntabel adalah bentuk nyata komitmen pemerintah daerah. “Kami berkomitmen terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memastikan pelayanan publik berjalan transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Melibatkan DPRD dalam forum antikorupsi sekaligus menunjukkan pendekatan kolaboratif Pemkab Kutim dalam reformasi tata kelola. Sebab, fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi dipegang lembaga legislatif, dan keterlibatannya penting untuk mendorong kebijakan antikorupsi berjalan efektif di lapangan.

Dengan kehadiran unsur eksekutif dan legislatif secara bersamaan dalam forum pencegahan korupsi ini, Kutim menandai satu pendekatan yang jarang diangkat, yaitu sinergi antarlembaga dari dalam. Ini menandakan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya urusan kebijakan pusat, tetapi juga soal menyamakan langkah antara pembuat dan pengawas kebijakan di tingkat daerah.* (ADV)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru