Kukar – Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dipastikan berjalan sesuai rencana. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 62,4 miliar untuk mendukung penyelenggaraan serta pengamanan proses demokrasi ini.
Kesepakatan anggaran tersebut tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani Bupati Kukar, Edi Damansyah, bersama KPU, Bawaslu, Polres Kukar, Kodim 0906/KKR, Polres Bontang, dan Kodim 0908/Bontang di ruang eksekutif Kantor Bupati Kukar, Rabu (19/3/2025).
Edi Damansyah mengatakan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk membiayai pelaksanaan PSU sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dana yang dialokasikan berasal dari APBD Kukar.
“Anggaran dialokasikan dari APBD melalui efisiensi dan prioritas sesuai instruksi yang diberikan,” ujarnya.
Dengan anggaran yang telah disiapkan dan koordinasi bersama berbagai pihak, Edi optimistis PSU dapat terselenggara dengan baik serta mencerminkan proses demokrasi yang berkualitas.
Ia berharap PSU yang akan digelar pada 19 April 2025 dapat berlangsung aman dan tertib. Masyarakat juga diimbau untuk tetap menjaga suasana kondusif selama proses pemilihan berlangsung.
“Gunakan hak pilih dengan baik demi kelancaran proses demokrasi,” pungkasnya. (adv)




