Samarinda, kaltimnesia.id – Pengelolaan aset desa di pemerintahan Kutai Timur harus terus didorong supaya lebih baik lagi. Atas dasar tersebut Pemkab Kutim menyelenggarakan Bimtek SIPADES 3.0. yang diselenggarakan di Grand Ballroom Hotel Aston, Samarinda, 16-18 Oktober 2024. Pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim, yang dipimpin langsung oleh Kepala DPMDes Kutim M Basuni sebagai ketua panitia.
Dalam sambutan membuka Bimtek ini, Basuni menekankan pentingnya pengelolaan aset desa yang tidak sekedar formalitas laporan keuangan desa, melainkan juga diperlakukan sebagai sumber daya berkelanjutan. Mendagri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 yang mengatur aset tetap desa, oleh karena itu data aset lama harus dikonversikan kedalam aplikasi terbaru ini.
“Ini bukan sekadar aplikasi, tapi juga ilmu yang harus diserap dan diterapkan oleh para aparatur desa,” tegas Basuni.
Bimtek ini menghadirkan dua orang narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu I Ketut Sukadana dan Amrinsyah Darwis. Keduanya diharapkan akan memberikan pemahaman pengelolaan aset sesuai dengan regulasi terbaru.
Sementara itu Pjs. Bupati Agus Heri Kesuma selain menekankan penggunaan aplikasi secara baik, ia juga meminta aparatur desa untuk belajar dari desa-desa lain di seluruh Indonesia dalam pengelolaan aset-aset desa.
Pjs. Bupati Agus Heri Kesuma mengatakan aparatur desa tidak perlu sungkan untuk belajar dan meniru bagaimana desa-desa lain dapat mengembangkan potensi daerah. Ia mencontohkan bagaimana Tebing Breksi di Yogyakarta menjadi sumber pendapatan asli daerah.
Belajar dari daerah lain, dapat menumbuhkan intuisi dalam memajukan daerah, baik sumber daya alam maupun manusianya. Dengan cara demikian, selain PAD yang didapatkan, kualitas sumber daya manusia di desa juga meningkat.
Menurut Agus, kreativitas perangkat desa dapat menjadi kunci dalam meningkatkan PAD di daerah masing-masing. Dengan demikian aset tidak hanya dimiliki melainkan juga meningkatkan kesejahteraan desa, yaitu naiknya PAD dan lapangan kerja untuk warga desa. (*/adv/kalnes01)




