SANGATTA – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutai Timur memfasilitasi kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Kegiatan ini berfokus pada dampak buruk pernikahan dini bagi pembangunan sumber daya manusia.
Kepala DPPPA Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita menekankan pentingnya kesiapan generasi. Ia menyatakan, “Kita ingin mempersiapkan generasi emas yang sehat secara fisik, mental, emosional, dan spiritual”.
Noryani menambahkan, perkawinan pada usia anak berpotensi menimbulkan berbagai risiko. Risiko tersebut mulai dari kesiapan mental yang belum matang hingga kekerasan dalam rumah tangga.
Oleh karena itu, DPPPA menegaskan pentingnya penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menaikkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun.
Idham Cholid, Kepala DPPPA Kutim, menekankan bahwa edukasi ini perlu dukungan bersama. Ia menegaskan, “Apapun alasannya, anak-anak kita harus tetap sekolah”.
Ia juga berharap para peserta KIE, yang terdiri dari perwakilan guru dan siswa SMA, Karang Taruna, dan Forum Anak Kutim, dapat menjadi agen penyebar informasi di lingkungan masing-masing.
Kutim sendiri menghadapi tantangan besar. Berdasarkan data DPPPA Kaltim, daerah ini mencatat 109 kasus perkawinan anak pada tahun 2024.
Angka ini merupakan yang tertinggi kedua di Kaltim. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama seluruh pihak.
Noryani mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan kasus perkawinan anak dan menghindari praktik perkawinan siri. Ia memperingatkan, “Perkawinan usia anak lebih banyak membawa dampak negatif. Karena itu, kita semua harus berkolaborasi dan bersinergi mencegahnya,”.
Kegiatan ini melibatkan pemaparan materi dari Kementerian PPPA RI dan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim. Komitmen Pemkab Kutim adalah menekan angka perkawinan anak sekaligus memastikan setiap anak memperoleh haknya untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara sehat.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




