SANGATTA — Langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dalam mendorong pemerataan pembangunan desa kini memiliki arah baru. Melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), pemerintah berupaya memastikan setiap desa mendapat porsi pembangunan yang transparan, adil, dan terukur.
Sosialisasi Perbup tersebut digelar di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Camat Sangatta Utara dan dihadiri langsung oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman, yang membuka kegiatan secara resmi.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa regulasi ini menjadi pedoman penting dalam tata kelola bantuan keuangan agar tidak terjadi kesalahan administrasi maupun penyimpangan.
“Peraturan ini menjadi dasar agar proses penyaluran bantuan keuangan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan Kutim tidak lepas dari kontribusi Ketua RT sebagai penghubung langsung antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, Ardiansyah menyinggung pentingnya harmonisasi antara regulasi daerah dan aturan pusat agar pelaksanaan pembangunan tidak tumpang tindih.
Sementara itu, Camat Sangatta Utara Hasdiah berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman kepala desa dan perangkatnya terkait isi Perbup.
“Saya berharap agar seluruh kepala desa, lurah, dan Ketua RT se-Sangatta Utara dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan sesi tanya jawab,” ujarnya.
Dari sisi teknis, Kepala DPMPDes Kutim Muhammad Basuni menuturkan bahwa BKKD merupakan bentuk dukungan langsung pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan desa dan menyeimbangkan pertumbuhan antarwilayah.
“DPMPDes akan membentuk panitia pendamping untuk membantu implementasi Perbup Nomor 13 Tahun 2025,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya nilai moral dan spiritual dalam bekerja.
“Taat dalam menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing agar kita tidak salah dalam melangkah untuk menuju pembangunan Kutai Timur yang berakhlak dan beriman,” ujarnya.
Dengan diterapkannya Perbup BKKD ini, Pemkab Kutim berharap pemerataan pembangunan dapat semakin nyata dirasakan masyarakat hingga ke pelosok desa, menjadi sebuah langkah strategis menuju Kutai Timur yang akuntabel, berkeadilan, dan berdaya saing.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




