KUTAI KARTANEGARA – Hasil penilaian akhir Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menjadi perhatian pemerintah daerah setelah tahapan verifikasi dilaksanakan. Pemkab Kukar berharap capaian dalam penilaian mandiri dapat tercermin dalam hasil evaluasi resmi, terutama terhadap sejumlah dokumen pendukung yang sebelumnya telah disampaikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan berdasarkan penghitungan mandiri, nilai PUG daerah telah berada di atas 100. Capaian tersebut menunjukkan posisi Kukar sudah mencapai tingkatan mentor.
“Kalau penilaian mandiri, alhamdulillah nilai kita sudah di atas 100. Kalau melihat tingkatannya, kita sudah sampai pada level mentor,” katanya, Selasa (3/11/2026)
Sunggono menyebut, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai eviden sebagai bagian dari pemenuhan indikator penilaian. Bukti pendukung tersebut menjadi dasar untuk menunjukkan pelaksanaan program dan kebijakan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender di Kukar.
Namun, proses verifikasi masih menyisakan beberapa hal yang perlu diklarifikasi. Salah satunya menyangkut perbedaan pencatatan nilai pada sistem dengan hasil pemeriksaan terhadap dokumen yang diserahkan pemerintah daerah.
Ia menilai, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena hasil penilaian seharusnya mencerminkan kesesuaian antara indikator, dokumen pendukung, dan hasil verifikasi.
“Kalau data yang sudah kita masukkan itu bisa disesuaikan, saya rasa nilai kita akan banyak sekali. Kita berharap hasil verifikasi kemarin bisa mengakomodasi eviden yang memang sudah kita sampaikan,” ujar Sunggono.
Ia menjelaskan, terdapat komponen yang evidennya dinyatakan tersedia dan memenuhi nilai tertentu saat pemeriksaan. Akan tetapi, angka yang muncul dalam sistem masih menunjukkan nilai nol sehingga pemerintah daerah meminta adanya peninjauan.
“Misalnya, angka nilai yang kita masukkan evidennya mestinya lima. Ketika diperiksa, evidennya diakui memang ada dan nilainya lima, tetapi di penilaian mereka masih nol. Nah, itu yang kemarin saya protes,” jelasnya.
Bagi Pemkab Kukar, ketepatan hasil verifikasi penting untuk memberikan gambaran objektif terhadap capaian pelaksanaan PUG. Sebab, evaluasi tidak hanya berkaitan dengan angka akhir, tetapi juga menjadi sarana melihat sejauh mana berbagai indikator telah dipenuhi.
Sunggono berharap seluruh dokumen yang sudah disampaikan dapat diakomodasi sesuai hasil pemeriksaan. Apabila terdapat kekeliruan pencatatan, pemerintah daerah berharap hal tersebut dapat diselesaikan sebelum hasil akhir ditetapkan.
Hasil verifikasi nantinya juga akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Kukar untuk mengetahui aspek yang masih perlu diperkuat. Dengan demikian, capaian penilaian tidak hanya menjadi ukuran administratif, tetapi juga mencerminkan pelaksanaan pembangunan yang responsif gender.
“Catatan yang jauh sebenarnya tidak ada. Kita hanya berharap data yang sudah kita masukkan dan evidennya sudah diakui itu bisa diperbaiki dalam sistem penilaian. Mudah-mudahan hasil akhirnya sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan,” pungkas Sunggono. (Adv)




