KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) perlu memperhitungkan kesinambungan pelaksanaan anggaran dalam menata jabatan yang masih kosong di lingkungan pemerintahan daerah. Pengisian posisi tidak cukup hanya mempertimbangkan kebutuhan organisasi, tetapi juga harus memperhatikan kewenangan pejabat yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan seluruh jabatan yang belum terisi pada dasarnya memiliki tingkat kepentingan masing-masing. Meski demikian, tidak semua posisi harus segera diisi pejabat definitif apabila tugas dan fungsinya masih dapat dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt).
“Kalau dibilang urgen, sebenarnya semuanya urgen. Namun, ada kebijakan yang memungkinkan beberapa jabatan masih dijalankan oleh Plt dan pelayanannya tetap berjalan,” ujar Sunggono, Jumat (16/10/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melihat kondisi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) sebelum mengambil keputusan terkait pengisian maupun perpindahan pejabat. Langkah tersebut diperlukan agar perubahan dalam struktur organisasi tidak menimbulkan kendala terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung.
Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah posisi yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan anggaran. Pejabat yang menjalankan fungsi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), misalnya, memiliki peran dalam mekanisme administrasi dan pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangannya.
Sunggono menjelaskan, perubahan pejabat pada posisi tersebut harus diperhitungkan secara cermat. Pemerintah perlu memastikan kejelasan pihak yang bertanggung jawab serta kelancaran mekanisme administrasi sebelum mengambil langkah penataan.
“Ini yang kami pertimbangkan. Mutasi atau pengisian jabatan tidak bisa dilakukan sembarangan, karena posisi seperti KPA dan PPK berkaitan dengan mekanisme serta realisasi keuangan daerah,” jelasnya.
Sunggono berujar, pertimbangan itu membuat penataan jabatan memiliki kaitan langsung dengan kesinambungan pekerjaan di masing-masing perangkat daerah. Pergantian pejabat yang tidak disiapkan dengan baik berpotensi menimbulkan persoalan administratif.
“Terutama apabila kewenangan yang dijalankan berkaitan dengan kegiatan yang sedang berjalan,” lanjut Sunggono.
Di sisi lain, menurutnya keberadaan Plt menjadi salah satu mekanisme untuk menjaga fungsi organisasi tetap berjalan selama jabatan definitif belum terisi. Namun, penunjukan pelaksana tugas tetap perlu ditempatkan sesuai ketentuan dan kebutuhan organisasi agar pelaksanaan kewenangan dapat berlangsung dengan jelas.
Sunggono menegaskan, pemerintah daerah tidak hanya mengejar kelengkapan struktur jabatan, tetapi juga memastikan setiap keputusan sejalan dengan kebutuhan pemerintahan. Karena itu, urgensi pengisian perlu dilihat bersama dengan dampaknya terhadap pelayanan, koordinasi, dan pelaksanaan program.
“Yang terpenting, pekerjaan pemerintahan tetap berjalan dan tanggung jawab setiap jabatan jelas. Karena itu, setiap langkah penataan harus diperhitungkan dengan matang agar tidak mengganggu mekanisme yang sudah berjalan,” pungkasnya. (Adv)




