Rabu, November 18, 2026
20.2 C
East Kalimantan
spot_img

Penghargaan Perpamsi untuk Kutim, Wujud Pengelolaan Air Bersih Berkelanjutan

JAKARTA – Komitmen pemerintah daerah terhadap pelayanan air minum bukan lagi urusan teknis infrastruktur. Di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), air diposisikan sebagai isu kesejahteraan yang dikelola dengan pendekatan kebijakan publik jangka panjang. Perspektif ini menjadi alasan utama Kutim menerima penghargaan dari Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), dalam gelaran Indonesia Water & Wastewater Expo and Forum (IWWEF) 2025 di Jakarta.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menerima langsung penghargaan yang diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Kutim tercatat sebagai satu dari hanya empat kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang meraih penghargaan tersebut, bersama Samarinda, Bontang, dan Penajam Paser Utara.

“Air bukan sekadar infrastruktur. Ini soal hak dasar manusia. Pemerintah daerah yang sungguh-sungguh membangun layanan air minum pantas mendapat penghargaan,” ujar Bima Arya dalam sambutannya di Jakarta International Convention Center (JICC).

Kutim dinilai menonjol karena membangun layanan air minum melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Tuah Benua (TTB) memainkan peran sentral dalam memperluas jaringan layanan hingga ke wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau. Di sisi lain, pemerintah daerah memperkuat pendanaan, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi warga untuk memastikan keberlanjutan.

“Penghargaan ini bukan tentang saya pribadi, melainkan tentang seluruh elemen yang terlibat di Kutim. Ini pengakuan atas kerja kolektif dan keberpihakan kepada kebutuhan mendasar rakyat,” kata Ardiansyah setelah menerima penghargaan.

IWWEF 2025 menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan lintas sektor untuk memperkuat agenda air bersih nasional. Tema tahun ini, “Transformasi Air Minum Menuju Swasembada Air”, mencerminkan urgensi pendekatan kebijakan berbasis keadilan sosial, bukan sekadar proyek layanan publik.

Dalam konteks itu, pengalaman Kutim dinilai sebagai praktik baik dari perubahan paradigma: air dikelola sebagai alat pembangunan sosial, bukan hanya layanan dasar. “Bahwa air bukan hanya soal teknis, tetapi politik kesejahteraan,” tutup Ardiansyah.* (ADV/ProkopimKutim/KN)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru