
Sangatta – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Timur terus memperkuat perannya dalam mengembangkan pelaku usaha lokal, khususnya sektor UMKM dan Industri Kecil Menengah (IKM). Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadhani, menegaskan bahwa pemerintah daerah kini tengah menyiapkan skema pembinaan yang lebih terstruktur untuk membantu pelaku usaha menghadapi dinamika perdagangan yang semakin kompetitif. Menurutnya, UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi masyarakat, sehingga pendampingan harus semakin dimaksimalkan.
Nora menjelaskan, pembinaan IKM selama ini dijalankan dengan pendekatan yang menyesuaikan kebutuhan para pelaku usaha, mulai dari peningkatan kapasitas produksi, pengemasan, hingga pemahaman regulasi perdagangan. Meskipun sering kali disamaratakan dengan UMKM, IKM memiliki klasifikasi tersendiri berdasarkan modal usaha yang berada di bawah Rp5 miliar. “Sektor ini dapat berkembang pesat jika dibekali pendampingan yang tepat,” ungkapnya.
Selain pembinaan, Disperindag juga memperkuat pengawasan dan tata kelola perdagangan untuk menciptakan pasar yang kondusif bagi UMKM. Hal ini termasuk memastikan distribusi barang berjalan lancar dan harga tetap stabil, terutama menjelang hari besar keagamaan dan musim belanja akhir tahun. Nora menegaskan bahwa kestabilan pasar merupakan fondasi bagi pelaku usaha kecil agar dapat bertahan dan meningkatkan omzet.
Dalam dua bulan terakhir, isu stabilitas harga beras juga mendapat perhatian khusus. Disperindag bersama Badan Pangan Nasional dan Polda setempat melakukan pengawasan terhadap harga beras premium dan medium. Setelah beberapa kali sidak, harga beras kini kembali sesuai ketentuan HET, memberikan kepastian bagi pedagang kecil dan konsumen. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat.
Nora menambahkan bahwa pembinaan UMKM tidak hanya berfokus pada aspek produksi, tetapi juga perlindungan konsumen. Melalui bidang metrologi, Disperindag secara rutin melakukan tera ulang timbangan pedagang untuk memastikan akurasi alat ukur. “Kepercayaan konsumen adalah kunci keberlanjutan usaha kecil. Tera ulang merupakan bagian dari menjaga hal itu,” jelasnya.
Disperindag juga menyoroti keberadaan pasar modern yang semakin menjamur dan berpotensi mengancam eksistensi UMKM. Pada tahun 2023, pedagang tradisional bahkan melakukan demonstrasi menolak ekspansi toko modern. Karena itu, Disperindag kini menyiapkan regulasi baru yang mengatur jarak, jam operasional, hingga kewajiban toko modern untuk bermitra dengan produk UMKM lokal.
Rancangan Peraturan Bupati tersebut diharapkan menjadi alat kendali agar keberadaan toko modern tidak menggerus ruang usaha pelaku UMKM. Dengan adanya aturan yang lebih jelas, pemerintah daerah ingin menghadirkan keseimbangan antara perdagangan modern dan tradisional.
Melalui rangkaian program pembinaan, pengawasan pasar, serta penyusunan regulasi baru, Disperindag Kutim berkomitmen menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat. Nora berharap langkah-langkah tersebut mampu mendorong UMKM dan IKM lokal menjadi lebih kuat, adaptif, dan berdaya saing di tengah pesatnya perkembangan ekonomi daerah.(ADV)




