KUTAI KARTANEGARA – Wacana penyediaan alat pemadam api ringan (APAR) di lingkungan permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih membutuhkan kajian, terutama menyangkut kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran. Pemerintah daerah belum menetapkan skema pengadaan, termasuk kemungkinan memanfaatkan dana rukun tetangga (RT) untuk mendukung kesiapsiagaan warga menghadapi kebakaran.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan penyediaan APAR perlu direncanakan secara realistis. Meski keberadaan alat pemadam di setiap rumah dinilai ideal, penerapannya harus mempertimbangkan kemampuan pemerintah daerah serta kondisi permukiman yang membutuhkan perlindungan lebih.
“Kalau idealnya memang setiap rumah ada aparnya, cuma kita akan melihat kemampuan yang kita miliki dan kebutuhan di lapangan,” ujar Aulia, Kamis (29/10/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan sarana proteksi kebakaran masih perlu melalui penilaian kebutuhan. Pemerintah perlu menentukan jumlah peralatan yang dibutuhkan, lokasi penempatan, serta mekanisme pengadaan dan pemeliharaannya sebelum memutuskan bentuk program yang dapat dijalankan.
Kebutuhan tersebut menjadi perhatian menyusul sejumlah kejadian kebakaran yang melanda Kukar belakangan ini. Pada kawasan permukiman padat, jarak bangunan yang berdekatan dan akses jalan yang terbatas dapat menambah tantangan penanganan ketika api mulai membesar.
Dalam kondisi tersebut, APAR dapat menjadi salah satu sarana untuk menangani kebakaran pada tahap awal. Namun, efektivitasnya bergantung pada kesiapan peralatan, kemampuan pengguna, dan situasi di lapangan. Karena itu, pengadaan alat perlu disertai edukasi agar masyarakat memahami cara penggunaan dan batas aman penanganan awal.
Aulia menegaskan, langkah yang dibutuhkan bukan hanya menambah sarana pemadam, melainkan juga memperkuat mitigasi sebelum kebakaran terjadi. Pendekatan tersebut diperlukan agar masyarakat memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi risiko di lingkungan masing-masing.
“Damkar kita bertindak setelah terjadi. Nah, yang kita inginkan sekarang adalah bagaimana kita bisa memitigasi sehingga ini tidak terjadi,” katanya.
Salah satu hal yang masih menjadi pertimbangan ialah kemungkinan penggunaan dana RT untuk pengadaan APAR. Namun, Aulia belum menyampaikan keputusan mengenai skema tersebut. Penggunaannya perlu ditelaah agar sesuai dengan kemampuan anggaran, kebutuhan lingkungan, dan ketentuan yang mengatur peruntukan dana.
Kajian juga diperlukan untuk memastikan pengadaan tidak berhenti pada pembelian peralatan. Ketersediaan lokasi penyimpanan, pemeriksaan berkala, penggantian alat yang tidak layak, serta pelatihan dasar bagi warga perlu diperhitungkan agar sarana yang disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Evaluasi kebutuhan sarana proteksi kebakaran perlu dilakukan secara terukur, termasuk mempertimbangkan lokasi yang membutuhkan perhatian lebih, ketersediaan peralatan, dan kesiapan warga dalam menggunakannya,” jelas Aulia.
Dengan perencanaan yang matang, pemerintah daerah dapat menentukan langkah yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing lingkungan tanpa mengabaikan prioritas pembangunan lainnya. Penentuan skema pengadaan juga diharapkan didasarkan pada pemetaan risiko, bukan semata-mata pemerataan jumlah alat di seluruh wilayah.
“Harapannya peningkatan kesiapsiagaan dapat berjalan seiring dengan upaya pencegahan di lingkungan rumah tangga,” pungkasnya. (Adv)




