Rabu, November 18, 2026
20.2 C
East Kalimantan
spot_img

Pemutakhiran Data Stunting di Kutim Dimulai, 141 Desa Jadi Laboratorium Akurasi Sosial

SANGATTA — Kutai Timur mengawali langkah penting dalam reformasi data sosial dengan memfokuskan perhatian pada verifikasi dan validasi (verval) Data Keluarga Risiko Stunting (KRS). Sebanyak 141 desa dan kelurahan akan menjadi ruang uji akurasi data, yang tidak hanya menyasar intervensi stunting, tetapi juga menjadi fondasi pembaruan data sosial ekonomi di tingkat nasional.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi resmi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota. Kutim melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) segera merespons dengan menggelar rapat koordinasi di Sangatta, yang dipimpin langsung oleh Plt Sekretaris DPPKB BB Partomuan.

“Tanpa data yang kuat, kita akan sulit menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Data KRS harus benar-benar akurat dan terbaru,” tegas Partomuan.

Pendekatan teknis pun dirancang menyeluruh. Wilayah Sangatta Utara dan Selatan akan menjalani pelatihan tatap muka, sementara desa-desa lainnya mengikuti secara daring. Verifikasi dilakukan langsung oleh petugas dan kader di lapangan dengan metode yang sederhana namun efektif, yaitu warga cukup menunjukkan Kartu Keluarga (KK) sebagai dokumen utama.

Kelima kecamatan dengan tingkat atensi tinggi, yakni Muara Ancalong, Kaubun, Telen, Sandaran, dan Muara Wahau, menjadi indikator bahwa distribusi tantangan tidak merata. Namun Kutim tidak memilih pendekatan seragam. Pelibatan kader lokal dan pelatihan teknis yang dipandu JFT Data dan Informasi DPPKB, Agustina, menunjukkan bahwa respons dilakukan sesuai kondisi masing-masing wilayah.

Tak hanya berdampak pada penanganan stunting, data ini juga akan memperkuat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sedang dikembangkan. Semua data akan diintegrasikan ke Sistem Informasi Keluarga (SIGA), mencegah duplikasi dan mempercepat pemrosesan antarprogram.

“Semua data masuk ke dalam SIGA. Ini untuk memastikan sistem informasi keluarga kita tidak tumpang tindih dan bisa diakses secara terkoordinasi lintas program,” kata Partomuan.

Di akhir forum, Partomuan menekankan kembali bahwa verval bukan kegiatan sektoral. Keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan lintas sektor dan dukungan masyarakat.

“Harapannya, semua stakeholder ikut berkontribusi aktif. Ini bukan semata tugas DPPKB, tapi kerja kolaboratif lintas sektor dan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Langkah Kutim menjadikan data sebagai pangkal perubahan membuka peluang baru dalam tata kelola pembangunan. Dari 141 desa itu, lahir satu kesamaan: akurasi data bukan sekadar urusan administratif, tapi soal keadilan dalam kebijakan.* (ADV/ProkopimKutim/KN)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru