
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus mengupayakan agar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat kembali diformalkan. Saat ini, proses tersebut masih berada dalam tahap pengajuan dan membutuhkan penyesuaian dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi, mengatakan pengajuan terkait TPP telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun, proses tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah.
“Kita sudah dalam tahap pengajuan namun butuh penyesuaian dengan kemampuan APBD,” ujar Rizali Hadi.
Menurut Rizali, penyesuaian dengan kemampuan APBD menjadi bagian penting dalam proses pengajuan TPP. Pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan terkait tambahan penghasilan bagi ASN tetap dapat dilaksanakan tanpa mengabaikan kondisi fiskal daerah.
TPP sendiri menjadi salah satu bentuk tambahan penghasilan bagi ASN yang diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan sejumlah indikator. Pemberiannya juga berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga setiap perubahan maupun penetapan kembali harus melalui proses dan mekanisme yang sesuai.
Rizali menjelaskan, pemerintah daerah masih berupaya mencari formulasi yang tepat terkait pemberian TPP tersebut. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang nantinya diterapkan dapat memiliki dasar formal sekaligus menyesuaikan kondisi anggaran yang tersedia.
“Yang jelas TPP yang sudah kita turunkan kemarin masih diupayakan untuk di formalisasikan kembali,” jelasnya.
Upaya formalisasi kembali TPP tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan tambahan penghasilan yang diterima ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kendati demikian, pemerintah tetap harus memperhitungkan kemampuan daerah sebelum mengambil keputusan.
Menurutnya, proses pengajuan dan penyesuaian masih berjalan sehingga belum dapat dipastikan secara langsung mengenai hasil akhir kebijakan tersebut. Pemerintah daerah masih melakukan pembahasan dan penyesuaian agar penerapannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan serta kemampuan APBD.
Di sisi lain, kebijakan mengenai TPP juga perlu ditempatkan dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Pemerintah harus memastikan belanja pegawai tetap terkendali, sementara program pembangunan dan pelayanan publik lainnya tetap mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.
Rizali menegaskan bahwa Pemkab Kutim masih memiliki komitmen untuk mengupayakan agar TPP yang sebelumnya telah mengalami penurunan dapat kembali diformalkan. Namun, proses tersebut harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan APBD.
Dengan masih berlangsungnya proses pengajuan dan penyesuaian tersebut, kepastian mengenai formulasi TPP selanjutnya masih menunggu tahapan yang dilakukan pemerintah daerah. Pemkab Kutim diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya memberikan kepastian bagi ASN, tetapi juga tetap menjaga keberlanjutan dan kesehatan fiskal daerah. (ADV)




