SANGATTA – Program perlindungan sosial bagi pekerja rentan di Kutai Timur (Kutim) menunjukkan perkembangan signifikan. Pemerintah daerah telah menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk hampir 95.000 pekerja sektor informal, dari target 160.000 peserta. Data tersebut disampaikan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi Batch 2 di BLK Industri Mandiri.
Bupati menilai sektor informal merupakan ruang kerja yang berkembang pesat, namun kelompok pekerja ini kerap menghadapi hambatan dalam mengakses perlindungan sosial.
“Secara jaminan sosial, pemerintah Kutim mendaftarkan mereka sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan rentan,” ujarnya.
Program ini dirancang untuk memastikan pekerja informal, seperti pedagang, buruh harian, hingga pelaku industri rumahan, dapat bekerja dengan aman tanpa khawatir terhadap risiko kecelakaan atau kehilangan penghasilan tiba-tiba.
Selain fokus pada sektor informal, Ardiansyah menyoroti kepatuhan perusahaan sektor formal. Ia menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan adalah hak dasar pekerja yang wajib dipenuhi perusahaan sejak hari pertama bekerja.
“Kepada yang bekerja dengan perusahaan besar, wajib hukumnya BPJS Ketenagakerjaan itu langsung diberikan oleh perusahaan kepada mereka,” jelasnya.
Ia mengingatkan agar perusahaan tidak mencari celah dengan memperpanjang kontrak tahunan hanya untuk menghindari status pekerja tetap dan kewajiban jaminan sosial.
Menurut Bupati, perlindungan bagi pekerja tidak dapat dipisahkan dari upaya menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan di Kutim. Dengan dua pendekatan ini, yakni subsidi untuk sektor informal dan penegakan aturan untuk sektor formal, Pemkab Kutim menegaskan komitmennya membangun daerah yang aman bagi semua pekerja.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




