Rabu, November 18, 2026
20.2 C
East Kalimantan
spot_img

Pemkab Kutim Lakukan Pendekatan Persuasif Tangani Tapal Batas Sidrap–Bontang

SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memilih jalur dialog dan pendekatan persuasif dalam menyikapi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas wilayah dengan Kota Bontang, yang mencakup Dusun Sidrap di Kecamatan Teluk Pandan.

Langkah ini menjadi kesepakatan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sekaligus Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkab Kutim, Trisno, di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim. Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Polres Kutim melalui Kapolsek Teluk Pandan IPDA Joko Feriyanto Susilo, Camat Teluk Pandan, perwakilan Badan Kesbangpol, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta perwakilan masyarakat Dusun Sidrap.

Trisno menegaskan bahwa Pemkab Kutim menghormati keputusan MK, namun yang menjadi prioritas adalah menjaga ketenangan masyarakat serta memastikan pelayanan publik tidak terhenti. “Putusan MK tentu harus kita hormati. Namun, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana masyarakat tetap mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan kepastian hukum atas status wilayah yang ditempatinya,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah terus melakukan pendekatan komunikatif agar tidak muncul perbedaan persepsi yang dapat memicu gesekan antarwarga. “Pendekatan persuasif menjadi kunci agar masyarakat memahami proses yang sedang berjalan,” ujarnya.

Rakor tersebut menghasilkan tiga keputusan penting. Pertama, Pemkab Kutim akan menyurati Pemkot Bontang dengan tembusan ke Gubernur Kalimantan Timur dan Kementerian Dalam Negeri untuk menata administrasi kewilayahan dan memperbarui data kependudukan di Dusun Sidrap, Desa Martadinata.

Kedua, Disdukcapil akan menggelar layanan jemput bola administrasi kependudukan di tiga titik lokasi di Dusun Sidrap pada Oktober 2025, agar warga dapat menyesuaikan dokumen identitas mereka.

Ketiga, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mulai awal Oktober untuk memberikan penjelasan langsung mengenai proses administratif yang akan dijalankan.

Trisno menilai, langkah kolaboratif antarinstansi dan masyarakat merupakan kunci menjaga suasana tetap kondusif. “Pemerintah hadir untuk memastikan pelayanan publik dan hak warga tetap terlindungi selama proses penyesuaian ini berlangsung,” ujarnya.

Dengan strategi komunikasi terbuka dan koordinasi lintas lembaga, Pemkab Kutim berharap penyelesaian tapal batas Kutim–Bontang berjalan damai dan sesuai prinsip keadilan bagi seluruh pihak.* (ADV/ProkopimKutim/KN)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru