SAMARINDA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai menjadikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai alat reformasi birokrasi, bukan sekadar kewajiban administratif. Sosialisasi SPIP yang digelar di Hotel Fugo, Samarinda, menjadi panggung awal perubahan budaya kerja dan tata kelola perangkat daerah Kutim secara menyeluruh.
Kegiatan ini melibatkan langsung Wakil Bupati Mahyunadi, Asisten Administrasi Umum Sudirman Latif yang juga Plt Kepala Inspektorat Wilayah, serta Robertus Gatot Megantoro dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Para kepala perangkat daerah hadir secara langsung, tanpa diwakilkan. Hal ini menjadi perhatian dan apresiasi tersendiri dari pihak BPKP.
“Biasanya, dalam acara seperti ini, kepala PD diwakilkan oleh Kasubag Program. Namun, di Kutim, semua kepala PD hadir langsung. Ini sangat saya apresiasi,” ujar Robertus.
Bagi Pemkab Kutim, SPIP bukan hanya instrumen pengawasan anggaran. Wakil Bupati Mahyunadi menegaskan pentingnya pelaporan yang berkualitas sebagai fondasi perbaikan tata kelola lintas sektor. “Dengan pelaporan yang baik dan benar, kita berharap Kutim masuk tiga besar terbaik terkait pelaporan Manajemen Risiko Indeks. Kita ingin menjadi yang terdepan dan contoh bagi daerah lain,” ucapnya.
Mahyunadi bahkan mengaitkan pelaporan dengan capaian nyata di sektor kesehatan. Menurutnya, keberhasilan Kutim dalam menurunkan angka stunting terjadi setelah penguatan pelaporan dan kerja sama strategis dengan BPKP.
Sudirman Latif menambahkan bahwa penguatan sistem manajemen dan pelaporan menjadi syarat mutlak tercapainya tujuan program. “Hal ini untuk mencapai tujuan sesuai aturan,” ujarnya singkat.
Kutim kini berupaya menerapkan SPIP secara menyeluruh agar tidak hanya berfokus pada transparansi anggaran, tetapi juga menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, dan bersih. Kolaborasi dengan BPKP serta pelibatan aktif semua kepala perangkat daerah diyakini mampu mempercepat reformasi birokrasi dari dalam.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




