Rabu, November 18, 2026
20.2 C
East Kalimantan
spot_img

Pemkab Kutim Dorong Pengisian Jabatan Definitif, Tak Lagi PLT atau PLH

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus mendorong proses pengisian sejumlah jabatan yang masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) maupun Pelaksana Harian (Plh.). Pemerintah daerah menginginkan posisi tersebut segera ditempati pejabat definitif yang memenuhi standar dan kompetensi sesuai dengan jabatan yang diemban.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Timur, Rizali Hadi, mengatakan proses pengisian jabatan definitif saat ini masih berjalan. Pemerintah daerah menginginkan agar jabatan yang ada di lingkungan pemerintahan tidak terlalu lama diisi oleh pejabat berstatus sementara.

“Sementara ini masih dalam tahap proses, kita menginginkan mereka yang duduk di sana itu bukan Plt. lagi ataupun Plh., tapi pejabat definitif,” ujar Rizali Hadi.

Menurutnya, keberadaan pejabat definitif dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan lebih optimal. Dengan status definitif, pejabat yang ditunjuk memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih jelas dalam menjalankan program serta mengambil kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rizali menegaskan, proses pengisian jabatan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan organisasi, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan calon pejabat. Hal tersebut diperlukan agar setiap posisi dapat diisi oleh aparatur yang memiliki kapasitas sesuai dengan tuntutan pekerjaan.

“Nah, pejabat definitif tentu saja memenuhi standar dan kompetensi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, standar dan kompetensi menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan pejabat yang nantinya akan menduduki posisi tertentu. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa aparatur yang ditempatkan memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pengisian jabatan definitif juga diharapkan dapat memperkuat efektivitas organisasi perangkat daerah. Pejabat yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dinilai akan lebih mampu menjalankan fungsi koordinasi, pelayanan publik, serta memastikan program pemerintah berjalan sesuai target.

Selain itu, proses tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Kutim dalam melakukan penataan manajemen aparatur sipil negara (ASN). Penempatan pejabat berdasarkan kompetensi diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan efektif.

Rizali menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan berbagai tahapan yang diperlukan sebelum jabatan-jabatan tersebut dapat diisi secara definitif. Karena itu, proses pengisian jabatan tetap dilakukan dengan memperhatikan ketentuan serta mekanisme yang berlaku.

Dengan adanya pejabat definitif yang memenuhi standar kompetensi, Pemkab Kutim berharap roda pemerintahan dapat berjalan lebih maksimal. Penataan jabatan tersebut sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pencapaian program pembangunan daerah. (ADV)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru