SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menegaskan pentingnya sinergi antarperangkat daerah untuk mempercepat realisasi anggaran menjelang akhir tahun. Komitmen tersebut menjadi fokus dalam Rapat Pimpinan yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, membahas capaian realisasi fisik dan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim, Noviari Noor, dan dihadiri seluruh kepala perangkat daerah serta camat se-Kutim. Dalam arahannya, Noviari menekankan bahwa waktu dua bulan menjelang penutupan tahun anggaran harus dimanfaatkan secara maksimal.
“Batas akhir pengajuan tender melalui SPSE ditetapkan pada 17 Oktober 2025, sedangkan pengadaan langsung melalui SPSE maksimal 3 November 2025. Semua proses pengadaan wajib melalui PBJ, tidak boleh dilakukan manual,” ujarnya.
Kepala Administrasi Pembangunan, Insan Bowo Asmoro, melaporkan bahwa hingga 31 Agustus 2025, realisasi anggaran baru mencapai 43 persen dari target 75 persen. Dari total APBD murni Rp 11 triliun, realisasi awal hanya 6 persen atau Rp 686 miliar. Setelah pergeseran di Triwulan II, capaian meningkat menjadi Rp 8 triliun atau 28 persen, dan kini berada di angka 43 persen dengan sisa Rp 4,7 triliun.
“Realisasi kita masih jauh dari target. Penambahan anggaran melalui APBD Perubahan sebesar Rp 1,5 triliun juga mempengaruhi persentase capaian,” jelas Insan.
Data menunjukkan capaian antarperangkat daerah bervariasi: 16 instansi masih di bawah 30 persen, 18 instansi sekitar 48 persen, dan 16 instansi sudah menembus 50 persen. Dalam forum diskusi, sejumlah kepala dinas dan camat mengungkapkan kendala, mulai dari keterlambatan proses administrasi, waktu pelaksanaan yang sempit, hingga kendala teknis lapangan.
Menanggapi hal itu, Noviari meminta seluruh pimpinan memperkuat koordinasi lintas bidang agar proses percepatan berjalan simultan. “Target minimal 75 persen harus kita kejar. Analisa ulang program RKA 2025 perlu segera dilakukan, dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan risiko waktu,” tegasnya.
Hasil rapat akan menjadi bahan evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Bagian Administrasi Pembangunan. Pemerintah berharap langkah sinergis ini dapat memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat waktu dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat Kutai Timur.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




