KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengambil sikap tegas terhadap orang tua yang lalai dalam memenuhi hak pendidikan anaknya. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, secara terbuka mengumumkan bahwa orang tua yang tidak memasukkan anak usia PAUD ke sekolah akan diverifikasi dan dicek oleh pemerintah.
Peringatan ini disampaikan Bupati saat mencanangkan program Wajib Belajar 13 Tahun yang memberikan pendidikan gratis dari PAUD hingga SMA/Sederajat, dalam sebuah acara Manasik Haji Akbar yang dihadiri ribuan anak PAUD.
Sekolah Gratis, Sanksi Menanti yang Tidak Komitmen
Ardiansyah menegaskan bahwa dengan adanya program Wajib Belajar 13 Tahun, pendidikan kini dimulai dari tingkat PAUD, bukan lagi SD. Ia bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya dapat dikenakan sanksi.
Ketegasan ini didasari oleh realisasi dukungan Pemkab Kutim yang menanggung seluruh biaya dan kebutuhan dasar sekolah secara gratis.
“Ini sekolah gratis. Seragam dikasih, buku juga ada. Tahun ini sepatu pun dibagikan. Apanya lagi yang kurang? Jadi sekarang orang tualah yang harus berpikir, bagaimana supaya betul-betul komitmen menyekolahkan anaknya,” pungkasnya, mendorong peningkatan kesadaran orang tua.
Edukasi Karakter Jadi Landasan
Sebelum mencanangkan kebijakan ketat ini, Bupati Ardiansyah turut mengapresiasi penyelenggaraan Manasik Haji Akbar yang bertujuan menanamkan karakter dan nilai-nilai Islami sejak dini. Ia menyatakan bahwa pengenalan ibadah haji adalah edukasi penting yang juga berlaku bagi orang tua dan guru terkait vitalnya rukun Islam kelima.
Kegiatan keagamaan dan penegasan kebijakan pendidikan ini merupakan komitmen Pemkab Kutim dalam pemerataan dan peningkatan kualitas SDM secara holistik.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




