SANGATTA – Kutai Timur (Kutim) kembali menjadi perhatian pemerintah pusat. Kali ini, Deputi Bidang Geopolitik Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas), Begi Hersutanto, datang langsung untuk meninjau dan mempelajari model pengelolaan pertambangan di daerah yang dinilai berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Kunjungan tersebut diterima Wakil Bupati Mahyudin di ruang kerjanya, didampingi Danlanal Sangatta Letkol Laut (P) Fajar Yuswantoro dan jajaran perangkat daerah.
Dalam pertemuan itu, Begi menjelaskan, Wantannas tengah mengkaji bagaimana menciptakan model pertambangan yang produktif namun tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat.
“Hal yang cukup kompleks bagi kami adalah bagaimana mencari model ideal di mana kegiatan pertambangan dan hilirisasi dapat berjalan maksimal, namun dengan dampak sosial yang minimal. Kami mendapat informasi bahwa Kutim memiliki model yang cukup sesuai dengan hal tersebut. Karena itu, kami ingin mempelajari dan membawa masukan ini ke Jakarta untuk dilaporkan kepada Bapak Presiden,” ungkapnya.
Begi menilai, Kutim layak dijadikan contoh nasional karena mampu menjaga keamanan wilayah meski aktivitas industri tambang begitu masif.
Sementara itu, Mahyudin menegaskan bahwa pemerintah daerah selalu menegakkan prinsip keseimbangan dalam kebijakan pembangunan.
“Kami menyadari pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah daerah menegakkan aturan dengan tegas agar perusahaan memenuhi kewajiban mereka kepada pemerintah dan masyarakat. Di sisi lain, kami juga memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Inilah yang menciptakan harmoni antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah siap mendukung langkah pemerintah pusat jika akan melakukan kajian mendalam terhadap praktik pengelolaan sumber daya alam di Kutim.
“Jika memang akan dilakukan kajian lebih dalam oleh tim pusat, kami tentu siap mendukung sepenuhnya. Kami percaya hasilnya nanti dapat menjadi referensi berharga bagi daerah lain dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan pelestarian lingkungan,” ujar Mahyudin.
Melalui kunjungan ini, pemerintah pusat diharapkan dapat melihat secara langsung bagaimana model pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Kutim bisa menjadi contoh nyata kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




